JOGJA – Keinginan banyak pihak, agar minimarket waralaba ilegal di Jogjakarta segera ditutup, tampkanya sulit terwujud. Sebab, meski telah terbukti melanggar dengan vonis dari Pengadilan Negeri (PN) Kota Jogja, penutupan paksa lima jejaring tetap belum bisa dilakukan. Sampai saat ini, tertahan pada proses telaah.
Pelaksana harian (Plh) Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Totok Supranoto mengakui, proses penutupan paksa masih menunggu satu tahap akhir. Yakni, telaah yang dilakukan Asisten Sekretaris Kota (Assekkot) I Bidang Tata Pemerintahan, camat, kepala Dintib, dan bagian hukum Setkot. “Prosesnya lama. Karena, masih harus klarifikasi saat diajukan ke Pak Wawali,” ujar Totok, kemarin (10/11).
Ia mengungkapkan, telaah itu butuh waktu panjang. Karena, mereka harus melakukan kajian sosial, seperti keterlibatan warga sekitar di toko jejaring tersebut. Sampai, yang terakhir simulasi dampak hukum. “Kalau pemkot digugat bagaimana? Jangan sampai kalah,” ujar Totok.
Proses telaah juga tak bisa diprediksi. Artinya, penutupan paksa lima toko jejaring itu bisa saja bukan bulan ini. Bahkan, bisa tahun depan, karena menanti telaahan selesai. “Tidak mesti. Karena telaahan harus cermat,” imbuhnya.
Seperti telah diketahui, lima toko jejaring menanti penutupan paksa. Kelima minimarket waralaba itu berada di Jalan Patangpuluhan, Jalan Kol Sugiyono, Jalan Rejowinangun, Jogpkaryan, dan Jalan Pandeyan, Glagahsari. Kelima toko jejaring itu sudah jelas melanggar Perda Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangun-Bangunan.
Bahkan, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja Setiyono memastikan, tak akan memproses permohonan izin baru. Ini karena adanya pembatasan minimarket waralaba, sebagaimana yang diatur dalam Perwal No 79 tahun 2010. “Tidak ada permohonan izin baru. Karena, pembatasan,” tandasnya.
Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono menuturkan, kajian hukum harus cermat dilakukan. Sebab, jika tak cermat ada peluang pemkot untuk digugat. “Pemkot sudah dua kali kalah,” tambahnya.
Kekalahan itu, lanjut dia, menjadi pelajaran berharga bagi pemkot. Terlebih, sandaran hukum itu hanya berupa perwal yang rentan mengalami kekalahan. “Kami tidak mau gegabah dan salah melangkah,” ujarnya. (eri/jko/ong)