SLEMAN- Maraknya kasus ketenagakerjaan tidak lepas dari sikap pemerintah. Selain masalah regulasi yang kerap berubah, pemerintah belum mampu memenuhi jumlah ideal pengawas tenaga kerja. Dari sekitar 229 ribu perusahaan formal terdaftar, hanya ada 1.800-an tenaga pengawas.
Hal itu terungkap dalam pembukaan ASEAN Labour Inspection Conference di The Alana Hotel kemarin (11/11). Dirjen Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Mudji Handaya mengatakan, seorang pengawas melakukan inspeksi minimal 60 kali dalam setahun.
Artinya, dengan jumlah yang tersedia, pemerintah butuh sedikitnya 1.600-an tenaga pengawas baru. Di sisi lain, saat ini belum ada kualifikasi standar inspeksi bagi perusahaan. “Tentu saja masalah ini berpengaruh pada jaminan perlindungan tenaga kerja,” ungkapnya.
Mudji mengakui rumitnya menghitung rumusan dalam penetapan kualifikasi standar pengawasan perusahaan. Kendati begitu, dia mengklaim, selama ini belum pernah ada kejadian luar biasa sebagai dampak kurangnya jumlah tenaga pengawas tenaga kerja akibat belum adanya standar pengawasan.
Mudji menuturkan, ASEAN Labour Inspection Conference (ALIC) kali ini bertujuan mencanangkan pengawasan pekerja berbasis Information Technologi (IT) di 10 negara. Untuk menjamin hak tenaga kerja di regional kesepuluh negara, termasuk Indonesia. Dengan basis IT, hak-hak tenaga kerja di pelosok negeri tetap bisa terjangkau dan terawasi.
Konferensi membahas standardisasi dan penyamaan kualifikasi di setiap negara. Sebab, selama ini ada negara yang menerapkan kualifikasi berbeda di daerah yang berlainan “Seperti Malaysia. Standar di Serawak beda dengan kota lainnya,” jelasnya.
Kepala Divisi Tenaga Kerja Perempuan dan Pekerja Migran Sekretariat ASEAN Jakarta Mega Irena menambahkan, item yang masuk dalam jaminan pengawasan meliputi, gaji, tunjangan, dan jaminan kesehatan, serta kesejahteraan. “Pemanfaatan IT diharapkan bisa meningkatkan efektivitas kinerja tenaga pengawas,” katanya.(yog/din/ong)