JOGJA – Anggaran yang diajukan oleh Kanwil BPN DIJ untuk proses pengukuran dan pematokan lahan calon bandara di Kulonprogo yang melebihi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dianggap wajar. Pasalnya, lahan yang akan dihitung mencapai sekitar 640 hektare.
Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengungkapkan, usulan anggaran yang mencapai Rp 9 miliar itu memang jauh di atas ketentuan dalam PMK nomor 13/PMK.02/2013 tentang biaya operasional, dan pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBN. Meski begitu, hal itu masih diproses di pemerintah pusat.
“Katanya masalah itu masih diselesaikan di pusat, mungkin itu yang belum keluar. Mungkin BPN-nya belum siap, karena BPN kan harus selesai dalam waktu sebulan, setelah dimulai pengukuran tidak bisa berhenti,” ujar HB X saat ditemui di Kompleks Kepatihan, kemarin (11/11).
Dalam PMK nomor 13/PMK.02/2013 disebutkan biaya operasional dan pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan sejumlah perhitungan. Apabila nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara Rp 10 miliar biaya operasional dan pendukung paling tinggi Rp 400 juta.
Sedangkan nilai ganti kerugian di atas Rp 10 miliar, biaya operasional dan biaya pendukung paling tinggi Rp 1,6 miliar. Biaya tersebut sudah termasuk honorarium, pengadaan alat tulis kantor, rapat, biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi hingga biaya perjalanan dinas.
Meskipun begitu, HB X memperkirakan anggaran yang diajukan BPN DIJ tersebut karena luas lahan yang akan dihitung mencapai sekitar 640 hektare. Pihaknya juga sedang mengajukan revisi PMK. “Dengan luas lahan mencapai 640 hektare lebih, tidak mungkin dengan Rp 1,6 miliar tersebut, makanya lagi dimintakan keputusan Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Selain itu, anggaran yang diajukan juga tidak hanya untuk biaya operasional dan pendukung saja. Raja Keraton Jogja tersebut memperkirakan, nilai tersebut total sudah termasuk untuk biaya sertifikasi tanah nantinya. Karena itu, lanjut HB X, pengeluaran bisa lebih dari Rp 1,6 miliar, sementara aturannya tidak memperbolehkan. “Saya belum tahu persis anggarannya berapa, tapi itu kan total sampai sertifikat,” tandasnya.
Terpisah, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan tertundanya proses sosialisasi karena masih ada hal-hal teknis yang harus diselesaikan dan perlu penyesuaian antara BPN dan PT Angkasa Pura (AP) I. Menurut Hasto, hal teknis tersebut bukan sesuatu yang sifatnya besar dan fatal.
Bupati yang juga dokter spesialis kandungan tersebut mengatakan, supaya tidak molor, dia mengusulkan ke BPN DIJ untuk bisa melakukan pengukuran tanah milik pemerintah daerah atau tanah desa terlebih dahulu.
Sembari menunggu proses di pusat, Hasto menawarkan untuk mengukur lahan milik Pemkab Kulonprogo, seperti jalan umum, makam, tempat ibadah, dan fasilitas lainnya. “Ini baru usulan saya, supaya proses tetap berjalan,” ungkapnya.
Menurut Hasto, dengan dimulainya pengukuran tanah pemkab dan desa maka tim dari BPN terutama Satgas A dan B, PT Angkasa Pura, provinsi, dan kabupaten bisa turun ke lapangan secepatnya tanpa harus menunggu kecukupan anggaran operasional.
“Dimulai dari yang mudah dulu, seperti mengukur jalan yang sosialisasinya cukup pada kepala desa, bupati, camat, dan tidak perlu tempat. Kalau mau mengukur milik warga baru perlu banyak persiapan,” ungkapnya usai rapat dengan tim PT AP I selaku pemrakarasa pembangunan bandara, kemarin.
Hasto menegaskan, dia juga telah menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil BPN DIJ dan sudah disetujui. Usulan tersebut selanjutnya akan dibawa dalam rapat antara BPN dengan Sekda DIJ.
Kepala Kantor Pertanahan Kulonprogo Muhammad Fadhil menambahkan, pihaknya masih menunggu komando dari Kanwil BPN DIJ sehingga belum mengetahui kapan sosialisasi akan dimulai. Menurutnya, pelaksanaan sosialisasi ditunda karena PT AP I belum membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran tersebut digunakan untuk biaya pengukuran serta pengumpulan data fisik dan yuridis oleh Satgas A dan Satgas B.
“Sebenarnya sosialisasi tetap bisa dilaksanakan, meskipun di tim persiapan. Tapi lebih pas jika (PNBP) sudah dibayarkan karena tim persiapan itu kan jangka waktunya terbatas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN DIJ Arie Yuwirin sendiri hingga kemarin sore belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Beberapa kali telepon dari awak media tidak dijawab meski terdengar nada panggil. Begitu pula SMS juga yang tidak dibalas.
Terpisah, Project Manager Kantor Proyek Pembangunan Bandara Baru (New Yogyakarta International Airport/NYIA) PT AP I Sujiastono menyanggah ditundanya sosialisasi pengukuran lahan karena persoalan belum dibayarnya PNBP. “Bukan itu, semua kewenangan ada di BPN, kami supporting,” ucapnya. (pra/tom/ila/ong)