BANTUL – Komisi II DPR RI tengah mengkaji rencana program percepatan sertifikasi tanah. Ini bertujuan agar seluruh bidang tanah di Indonesia dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa sertifikat.
Anggota Komisi II DPR RI HM Idham Samawi mengatakan, masih banyak bidang tanah di Indonesia, tak terkecuali di DIJ belum bersertifikat. Beragam program sertifikasi tanah seperti Prona, Larasita, Proda hingga pengajuan sertifikat konvensional dinilai belum mampu memberikan solusi cepat atas banyaknya bidang tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).”Ini masalah nasional. Tidak hanya di DIJ,” terang Idham belum lama ini.
Politikus PDIP ini mencontohkan di Jawa Tengah. Di provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo tersebut ada sekitar 10 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Jika menggunakan model sertifikasi konvensional proses pembuatan sertifikat di Jawa Tengah ini membutuhkan waktu setidaknya hingga 50 tahun.”Ini omong kosong. Saya menempatkan pembuatan sertifikat sebagai hak rakyat dan negara wajib memfasilitasi ini,” tandasnya.
Bekas Bupati Bantul ini juga meyakini jumlah bidang tanah di DIJ yang belum bersertifikat juga tak jauh berbeda dengan Jawa Tengah. Namun demikian, Idham belum mengetahui angka persisnya. Karena itu, Idham berencana meminta data-data pertanahan kepada Kantor Wilayah BPN DIJ pada pekan ini.”Ini butuh terobosan agar persoalan tanah ini segera teratasi,” tegasnya.
Idham berpendapat salah satu terobosan yang dapat ditempuh adalah sertifikasi tanah secara kolektif. Selain waktu, sertifikasi tanah secara kolektif juga dapat mengefisiensi biaya yang harus dikeluarkan warga. Idham optimistis BPN sanggup merealisasikan program ini. Toh, pengukuran tanah juga dapat dilakukan dengan teknologi modern.”Jika sudah punya sertifikat warga tentu nantinya juga dapat mengajukan bantuan modal,” ungkapnya.
Kasi Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Bantul Subagya tidak menampik jika masih ada banyak bidang tanah yang belum bersertifikat. Dia menyebutkan luas wilayah Kabupaten Bantul 506.850.000 meter persegi. Adapun jumlah bidang tanah yang tercatat pada tahun ini mencapai 567.541.
Dari sisi luasan, luas wilayah di Kabupaten Bantul yang sudah bersertifikat baru 298.128.365 meter persegi. Sementara luas tanah yang belum bersertifikat mencapai 258.721.635 meter persegi. “Persentasenya yang sudah bersertifikat 59 persen. Yang belum 41 persen,” urainya.
Dari sisi bidang, lanjut Subagya, jumlah bidang yang sudah bersertifikat sebanyak 464.202. Sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 103.339 bidang tanah. “Angkanya 82 persen berbanding 18 persen. Jumlah bidang tanah ini akan terus bertambah,” lanjutnya.
Menurutnya, bukti kepemilikan tanah-tanah yang belum bersertifikat masih menggunakan dokumen lama. Untuk tanah pribadi bukti kepemilikan berupa letter C. Dokumen legger untuk tanah kas desa dan sultan ground.”Bagi yang belum bersertifikat ini memang masih lemah untuk kepastian hukumnya. Seperti letak, batas, dan luasnya,” ungkapnya.
Karena itu, BPN menyambut baik bila pemerintah berencana menerbitkan kebijakan percepatan sertifikasi tanah. Sebab, sertifikasi seluruh bidang tanah di Kabupaten Bantul sendiri membutuhkan waktu hingga 20 tahun bila menggunakan model konvensional.”Setahun hanya bisa membuat sertifikat sekitar 5.000 bidang tanah dan jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat masih ada 103.339,” tambahnya.(zam/ong)