KULONPROGO – Untuk yang kesekian kalinya, tahapan sosialisasi dan pengukuran lahan calon bandara baru di Kulonprogo batal digelar. Jika pekan lalu gagal karena terkait usulan anggaran yang tak sesuai PMK, kemarin (16/11) batal dilakukan dengan alasan yang tidak jelas.
Seperti disepakati dalam rapat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia di Royal Ambarrukmo Hotel Jogjakarta Jumat (13/11) lalu, pengukuran dan sosialisasi lahan calon bandara yang diberi nama New Yogyakarta International Airport (NYIA) harusnya dimulai kemarin (16/11). Meski demikian, seharian tidak ada tanda-tanda aktivitas sosialisasi maupun pengukuran lahan.
Gubernur DIJ, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, dan Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, menunjukkan kekecewaannya atas belum dilakukannya sosialisasi dan pengukuran lahan tersebut. HB X mengatakan, berdasarkan kesepakatan saat rapat koordinasi, seharusnya kemarin (16/11), petugas BPN sudah di lapangan untuk melakukan pengukuran.
“Kesepakatannya, petugas BPN seharusnya sudah ada di lapangan hari ini (kemarin), tapi tidak tahu (sudah di lapangan belum),” ujar HB X saat ditemui di Kepatihan, kemarin (16/11).
Menurut HB X, petugas BPN seharusnya sudah bisa melakukan pengukuran lahan bandara baru. “Setidaknya, jika ada masalah teknis di lapangan, bisa dimulai dari tanah milik pemerintah daerah dulu,” katanya.
HB X menambahkan, untuk memulai sosialisasai dan pengukuran lahan, tidak harus menunggu proses revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 13/02.PMK/2013. “Sambil jalan tidak apa-apa, tidak usah nunggu setiap hari dikasih upah. Yang penting jalan dulu,” tegasnya.
Lebih jauh dikatakan, sesuai komitmen, percepatan pembangunan bandara baru di Kulonprogo, proses pembuatan design dan sebagainya juga bisa dipercepat. Sehingga setelah proses pembebasan lahan, yang dijadwalkan selesai pada pertengahan tahun depan, bisa segera dilakukan proses pembangunan. “Saya minta yang lain juga dipercepat, jangan satu per satu, nanti tidak pernah selesai,” ujarnya.
Terpisah Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo membenarkan bahwa kemarin tidak ada aktivitas apa-apa terkait dengan rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kulonprogo. Hasto, panggilan akrabnya, juga menegaskan, belum ada kepastian tahapan pembangunan bandara dimulai. “Seharusnya dimulai hari ini, tapi pada kenyataannya juga belum. Belum ada tanda-tanda kapan akan dimulai,” katanya.
Meski demikian, Hasto mengaku, kemarin ia mendapatkan SMS dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ yang mengabarkan bahwa sosialisasi dan pengukuran calon lahan akan dilakukan dua atau satu hari ini.
“Saya mendapatkan pesan singkat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ Arie Yuriwin. Satu atau dua hari ini, tim turun ke lapangan. Dan saya berharap mereka benar turun melakukan pengukuran,” katanya.
Lebih jauh Hasto menuturkan, jika tim BPN sudah turun, sosialisasi bisa dilakukan bersamaan dengan pengukuran batas-batas bidang tanah. Teknisnya, dua satgas yang telah dibentuk segera melakukan kewajibannya. Seperti Satgas A dan Satgas B yang bertugas ke lapangan, bisa mendatangi langsung rumah penduduk yang memiliki lahan.
Sebab, para pemilik lahan ini lah yang mengetahu batas-batas kepemilikan lahan yang akan dipakai sebagai lokasi bandara. “Warga pemilik tanah harus siap menunjukkan lokasi batas tanah pekarangan yang ada,” ujarnya.
Hasto juga punya pendapat yang sama dengan HB X, bahwa pengukuran lahan bisa dimulai dari tanah milik pemerintah terlebih dulu. “Pengukuran bisa dimulai dari tanah-tanah milik pemerintah dulu,” ucapnya.
Kepala Desa Glagah, Agus Parmono, saat dihubungi wartawan mengaku baru saja menerima undangan dari BPN DIJ. Meski demikian, Agus mengaku, dalam undangan yang ia terima tidak menyebutkan tentang materi pertemuan. “Baru tadi (kemarin) ada undangan. Dan dalam undangan tidak ada kejelasan materi apa yang akan diberikan,” katanya.
Terpisah Kapolres Kulonprogo, AKBP Yuliyanto mengaku baru saja menggelar pertemuan dengan BPN DIJ. Namun, dari pertemuan itu belum ada keputusan apa pun perihal pengamanan yang akan dilakukan Polres Kulonprogo maupun pihak keamanan lainnya. “Besok (hari ini) baru akan membahas soal teknis pengamanan. Kemarin belum ada jadwal pasti pelaksanaan pengukuran maupun sosialisasinya,” ujar Kapolres.
Kapolres menambahkan, dalam pertemuan kemarin, materi yang didiskusikan perihal pengukuran yang akan dilakukan BPN DIJ sebagai leading sektor proyek pembangunan bandara. “Kami siap mengamankan tim yang akan bekerja di lapangan. Termasuk kemungkinan menghadapi perlawanan warga yang menolak. Pada prinsipnya, kami akan mengamankan seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya. (pra/tom/jko/ong)