KULONPROGO – Prosesi pengisian jabatan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Karangwuni, Wates, Kulonprogo, menyisakan persoalan. Panitia dinilai tidak transparan dalam proses seleksi. Belasan peserta seleksi yang tidak lolos akhirnya mengadu ke dewan kemarin (16/11).
Kedatangan mereka diterima Ketua DPRD Akhid Nuryati, Wakil Ketua DPRD Ponimin Budi Hartono, serta ketua dan anggota Komisi I DPRD. Perwakilan peserta seleksi, Tri Sukarno, mengatakan, ada tahapan pelaksanaan oleh panitia yang tidak sesuai Perbup No 24 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.
Dalam proses seleksi ada selisih nilai yang luar biasa. Peringkat pertama yang lolos meraih nilai 93, sedangkan peringkat kedua hanya 67. Kendati tidak mempersoalkan hasil seleski, pihaknya mempertanyakan transparansi tahapan seleksi tersebut. Sebab, belakangan diketahui ada perubahan tata-tertib (tatib) seleksi.
Dalam tatib sebelumnya soal seleksi dibuat oleh pihak ketiga, ternyata dengan perubahan tatib itu soal dibuat oleh panitia. “Proses pembuatan soal oleh panitia pun dalam waktu yang singkat pada malam sebelum pelaksanaan tes seleksi. Berarti mereka (panitia) sudah memiliki kisi-kisi. Ketika soal tidak bocor, tapi adakah yang menjamin jika kisi-kisi tidak bocor,” ucap Tri Sukarno saat audiensi.
Tri Sukarno berharap, ke depan ada perbaikan mekanisme seleksi pengisian perangkat desa. Perbup yang mengatur seleksi pengisian perangkat desa juga perlu dilakukan evaluasi dan revisi, agar tidak ada celah bagi oknum-oknum tertentu untuk bermain.
Anggota BPD Karangwuni Surahmanto menambahkan, pihaknya menilai proses seleksi memiliki dua cacat, yakni cacat legitimasi dan cacat hukum. Cacat legitimasi terbukti adanya gejolak dan hal-hal yang meragukan. Sedangkan cacat hukum karena ada perubahan tatib tentang perubahan pembuatan soal dari pihak ketiga menjadi dibuat panitia.
Sementara itu Kades Karangwuni Wasul Khasani mengungkapkan, dirinya mengakui ada tiga kali revisi tatib. Revisi ketiga dilakukan pada 29 Oktober dan ia melihat sendiri berita acaranya dari panitia. Ia menegaskan, proses seleksi sudah dilakukan sesuai aturan yang ada.
Bahkan pada malam hari H dirinya juga ikut mengawal proses pembuatan soal oleh panitia. Tiga orang panitia yang mengerjakan pembuatan soal juga dijaga oleh petugas Babinkamtibmas.
“Kami dari awal berkomitmen untuk jujur, tidak ada permainan sepeser pun. Tidak ada permainan, tidak ada politik uang,” ujarnya.
Mendengar masukan-masukan yang disampaikan dalam audiensi tersebut, dewan berjanji akan dijadikan kajian bersama untuk mencari solusi terbaik, serta arah ke depan dalam proses seleksi pengisian jabatan perangkat desa yang lebih baik.
Sekretris Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan KB (BPMPDPKB) Kulonprogo Sigit Wisnutomo juga menggarisbawahi, pihaknya tidak menutup mata jika ke depan Perbup No 24 Tahun 2015 perlu disempurnakan. “Kami catat kesimpulan-kesimpulan untuk dibawa ke forum berikutnya, termasuk dengan bupati,” ucapnya. (tom/laz/ong)