KULONPROGO – Dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), masyarakat diberikan ruang yang cukup untuk berpartisipasi. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bentuk penyampaian aspirasi dalam penyusunan regulasi di tingkat desa.
Pernyataan itu ditegaskan Bupati Hasto Wardoyo dalam rapat paripurna (rapur) penyampaian dua Raperda, di gedung dewan setempat (16/11). Dua Raperda itu adalah Raperda Penetapan Desa dan Produk Hukum di Desa. Rapur dipimpin Ketua DPRD Akhid Nuryati dan dihadiri, antara lain, Wabup Sutedjo, Sekda Astungkoro dan kepala SKPD.
Hasto menyatakan, Perdes merupakan salah satu dari tujuh produk hukum yang dibutuhkan desa. Ketujuh produk hukum itu meliputi perdes, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, keputusan kepala desa, peraturan BPD, keputusan BPD dan keputusan pimpinan BPD.
Dengan demikian Perda mengenai pembentukan produk hukum di desa mendesak untuk disusun karena ketujuh produk hukum tersebut sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Mengenai Raperda Penetapan Desa Hasto mengungkapkan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 116 UU no 6/2014 tentang Desa, desa yang sudah ada sebelum UU tersebut berlaku, tetap diakui sebagai desa. Sebagai tindak lanjutnya, Pemkab harus menetapkan Perda tentang Penetapan Desa paling lambat satu tahun setelah UU tersebut berlaku.
“Oleh karenanya, Perda tentang Penetapan Desa juga mendesak disusun guna melaksanakan amanat UU no 6/2014 untuk menata kembali status desa di Kulonprogo dengan tidak menambah jumlah desa yang sekarang secara faktual ada, yaitu 87 desa,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masrgosari, Kecamatan Pengasih, Untung Sugiantoro mengamini, pendapat masyarakat dalam penyusunan Perdes memang sangat dibutuhkan. Pasalnya, penyusunan aturan itu terkait dengan kehidupan masyarakat.
“Penyusuan Pemdes Margosari juga melibatkan semua unsur tokoh masyarakat hingga lembaga desa seperti BPD, PKK, Karang Taruna hingga LPMD,” ucapnya.
Dijelaskan Untung, salah satu peraturan desa yang telah disusun dengan melibatkan masyarakat yakni Perdes tentang Raskin. Penyusunan perdes tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk bisa melindungi masyarakat. (tom/laz/ong)