KULONPROGO – Kepastian pelaksanaan sosialisasi dan pengukuran lahan bandara di Kulonprogo, akhirnya terjawab. Dari hasil koordinasi oleh pihak terkait yang difasilitasi BPN DIJ, akhirnya disepakati pelaksanaannya Senin (23/11) pekan depan. Sesuai yang diagendakan, sosialisasi berlangsung satu hari, langsung dilanjutkan pematokan batas-batas lahan bandara.
Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ, Arie Yuwirin mengatakan, Senin (23/11) pekan depan, proses sosialisasi dan pengukuran lahan untuk bandara siap dilaksanakan. “Kami rencanakan (sosialiasasi dan pengukura) tanggal 23 November mas,” tulisnya melalui SMS kepada Radar Jogja, kemarin (18/11).
Menurut Arie, kepastian tersebut, sesuai dengan kesepakatan dalam rapat yang digelar Selasa (17/11), dengan melibatkan PT Angkasa Pura, kepolisian, Pemprov DIJ, dan Pemkab Kulonprogo. “Proses sosialisasi dan pengukuran bandara, memerlukan persiapan matang, dan melibatkan banyak pihak,” lanjutnya.
Dijelaskan, untuk tahapan pengukuran lahan bandara, menggunakan mekanisme penerimaan negara bukan pajak (BNPB) untuk operasional pendukung dengan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.02/2013. Meski untuk besaran anggaran yang digunakan tidak sebesar yang diajukan Kanwil BPN DIJ, Rp 9 miliar, tetap akan dilakukan. “Sesuai PMK dulu,” tulisnya lagi. Dalam PMK disebutkan, maksimal anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp 1,6 miliar.
Rencana pelaksanaan sosialisasi dan pengukuran lahan bandara di Temon Kulonprogo, juga dibenarkan kepala desa dan camat yang berketempatan sosilisasi.
“Berdasarkan hasil rapat, sosialiasi akan dilaksanakan secara serentak Senin (23/11) pekan depan. Sebetulnya Jumat (13/11) terakhir, tapi para kepala desa tidak sanggup,” kata Kades Jangkaran, Murtakil Humam, kemarin (18/11).
Menurut Murakil, rencana sosialiasi pada hari Jumat (besok) sangat mendesak, karena banyak yang harus dipersiapkan, salah satunya membuat undangan untuk warga. “Jumat kan harinya juga pendek, sehingga tidak mungkin. Pada prinsipnya desa akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan BPN,” tandasnya.
Dikatakan Murtakil, dalam sosialiasi nanti, seluruh perangkat desa, mulai dari Kades, Sekdes, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Umum akan dilibatkan. “Kami nantinya juga akan tergabung dalam Satgas B (Pendataan), di mana per desa ada 8-9 orang personel. Sedangkan Satgas A (Pengukuran) akan dipimpin BPN,” tuturnya.
Camat Temon Djaka Prasetya mengamini. Menurut Djaka, sosialisasi akan dilaksanakan secarta serentak di lima desa dalam waktu sehari. Kemudian dilanjutkan dengan pematokan. “Lima desa yang ketempatan sosialisasi adalah Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Kebonrejo, Desa Jangkaran, dan Desa Sindutan,” katanya.
Ditambahkan, dari lima desa yang akan dilakukan sosialiasi tersebut, Desa Palihan dan Glagah yang akan dilaksanakan dengan dua sift, itu mengingat jumlah warganya yang banyak. “Du dua desa tersebut, akan dilaksanakan dua sift, yakni pagi pukul 09.00, dan sore pukul 13.00,” ujarnya.
Disinggung langkah koordinasi dengan pihak kepolisian terkait keamanan tim di lapangan, Djaka menyatakan, semuanya tentu akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, terlebih tim yang di lapangan butuh jaminan keamanan. “Untuk jaminan keamanan, khususnya saat pengukuran di Glagah dan Palihan, tim akan minta jaminan keamanan,” ucapnya. (pra/tom/jko/ong)