JETIS – Aktifitas penambangan pasir ilegal, termasuk di antaranya di Sungai Progo mendapatkan atensi khusus dan akan mendapatkan perlakuan istimewa dari Gubernur DIJ Sultan Hamengku Buwono X.
Orang nomor satu di DIJ ini mengisyaratkan akan mengeluarkan kebijakan lunak terhadap para penambang.”Boleh (menambang),” terangnya di sela peresmian Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Jetis, Patalan, Kecamatan Jetis, kemarin (18/11).
Namun demikian, para penambang pasir tetap harus mendapatkan izin lokasi penambangan dari pemkab. Sebab, pemkablah yang berwenang menentukan lokasi mana saja yang dapat ditambang atau tidak.”Kalau lokasi tetep minta izin sama bupati,” tandasnya.
Ya, sejak Undang-undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah diberlakukan proses izin pertambangan yang semula dihandle pemkab dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Sultan menyadari regulasi ini cukup ketat.
Mengacu regulasi itu proses penerbitan izin pertambangan setidaknya membutuhkan waktu setahun. Nah, alasan inilah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan pemerintah DIJ mengeluarkan kebijakan lunak.
Sebab, bila tidak ada aktifitas penambangan selama setahun dikhawatirkan terjadi kelangkaan pasir dan batu yang bisa berdampak pada terganggunya realisasi berbagai program pembangunan pemerintah.
“Kalau ada barang itu pun sudah pasti mahal,” jelasnya.
Meskipun cukup ketat, perizinan yang tercantum dalam Undang-undang No.23/2014 sebetulnya hanya untuk izin sebagai perusahaan. Bukan izin lokasi. Menurut Sultan, pemerintah DIJ juga telah mempersiapkan skenario kemudahan atas lama dan njlimetnya proses pengajuan perizinan.
Hanya saja, Sultan enggan membeberkan skenario yang telah dirembug dengan Dinas PUP-ESDM itu.”Entar ndak didisiki orang,” ucapnya.
Sultan juga mengungkapkan, pemerintah DIJ tidak mempersoalkan pasir Sungai Progo maupun Merapi yang dibawa keluar. Bahkan, praktik semacam ini telah berlangsung cukup lama.”Karena memang yang butuh lebih besar itu dari luar,” ungkapnya.(zam/din/ong)