JOGJA – Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat di Kota Jogja minim. Dari 45 kelurahan di kota ini, masih ada 10 kelurahan yang belum memiliki. Jika pun memiliki, ruang terbuka itu tak cukup untuk satu kelurahan.
Inilah yang terjadi di Ratmakan RT 32 RW 09, Ngupasan, Gondomanan. Warga di sana akhirnya hanya memanfaat ruang terbuka adanya. Ini karena di perkampungan padat penduduk itu, tak ada ruang terbuka resmi. “Ini hanya memanfaatkan ruang terbuka, agar anak-anak bisa bermain,” ujar Ezra, salah seorang warga kemarin (19/11).
Ezra menjelaskan, ketidakadanya ruang terbuka di lingkungannya memang menyulitkan warga untuk bersosialisasi. Terlebih anak-anak yang membutuhkan tempat bermain. “Saat saya kecil, masih ada sekadar untuk bermain sepakbola. Sekarang sudah sulit. Semua penuh bangunan,” tambahnya.
Ia pun berharap keberadaan ruang terbuka tak hanya untuk satu kelurahan. Tapi, bisa di tiap perkampungan. “Kalau harus ke ruang terbuka kelurahan, jauh. Kasihan anak-anak harus nyeberang jalan besar,” jelasnya.
Keberadaan ruang terbuka ini memang masih terbatas. Ini karena tanah luas di Kota Jogja kian sulit ditemukan. Jika pun ada, sudah pasti menjadi incaran investor.
Terlebih di seluruh Kota Jogja ada 35 RTH publik. Semuanya tersebar di tiap perkampungan. Jika 35 RTH ini bisa dimanfaatkan sebagai paru-paru kota, keasrian Jogja bakal kembali lagi.
Selain 35 RTH itu, pemkot secara bertahap juga akan terus melakukan pengadaan. Targetnya 45 kelurahan memiliki RTH itu, sebelum kalah dengan investor untuk dibangun beton pondasi hotel atau apartemen.
“Pemkot yang membeli lahan milik warga. Kemudian dibangun fasilitas dan diserahkan kembali ke masyarakat sebagai ruang public,” imbuhnya.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota (Setkot) Jogja Zenni Lingga mengatakan, tahun ini pemkot akan pengadaan tiga RTH publik. Ketiga RTH itu masing-masing dua unit di Kelurahan Giwangan dan satu unit di Kelurahan Semaki. “Silakan masyarakat mengajukan. Kami akan lakukan appraisal harganya,” tuturnya.
Ia mengakui untuk pengadaan RTH publik ini memang tidak mudah. Ini mengingat sulit mendapatkan tanah lapang di Kota Jogja. “Makanya, butuh peran masyarakat untuk mengikhlaskan lahannya menjadi RTH publik,” katanya. (eri/laz/ong)