PADA bagian lain, Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengkhawatirkan proses sosialisasi dan pengukuran lahan bandara baru di Kulonprogo bisa menjadi temuan hukum. Untuk itu, HB X meminta supaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIJ masuk dalam tim pembangunan bandara.
“Saya minta BPKP dan kejaksaan masuk ke dalam (tim), agar tidak ada masalah di belakang,” kata HB X di Kepatihan, kemarin (19/11).
Hal itu juga dilatarbelakangi adanya kesepakatan antara presiden dengan kejaksaan yang sudah membentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah (TP4D). Menurut HB X, pembangunan bandara di Kulonprogo ini sangat besar. “Ini proyek besar, sebaiknya ada unsur hukum yang masuk,” tandasnya.
Menurut HB X, jika kejati maupun BPKP DIJ bersedia masuk menjadi tim pembangunan bandara, perannya tidak sekadar melakukan pengawasan, juga bisa berperan dalam hal pengawasan proses pengukuran, pembebasan lahan, termasuk saat pembangunan.
“Termasuk terhadap anggaran untuk sosialisasi dan pengukuran lahan yang segera dilakukan Kanwil BPN DIJ,” ujarnya.
Hingga saat ini proses sosialisasi dan pengukuran memang masih belum bisa dilaksanakan, dan baru akan dilakukan Senin nanti (23/11). Molornya pelaksanaan sosialisasi dan pengukuran lahan bandara, dikarenakan Kementerian Keuangan belum bersedia merevisi Peraturan Menterian Keuangan (PMK) nomor 13/02/PMK/2013 tentang biaya pengukuran lahan.
Menurut HB X, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang memiliki anggaran untuk melakukan pengukuran, namun semua harus melalui proses yang benar. “Tapi kalau prinsip totaly tidak menyetujui, kan tidak berani. Itu takutnya menjadi temuan,” katanya.
Seperti diketahui, dalam Peraturan Menterian Keuangan (PMK) nomor 13/02/PMK/2013 tentang biaya pengukuran lahan, dijelaskan maksimal anggaran adalah Rp 1,6 miliar. Namun, Kanwil BPN DIJ mengajukan anggaran Rp 9 miliar. Hingga saat ini belum ada informasi jika Kementerian Keuangan akan menyetujui revisi yang diajukan Pemprov DIJ tersebut.
Terpisah, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenurrahman menilai, pengajuan anggaran pengukuran lahan di atas ketentuan PMK berpotensi menjadi temuan hukum. Bahkan, secara
administratif sudah melanggar. Masyarakat awam, lanjut dia, pasti juga bertanya-tanya kenapa anggaran yang diajukan melebihi aturan dalam PMK. “BPN harus ikuti aturan. Jika tetap nekat, itu jelas melawan hukum, melanggar PMK,” katanya. (pra/jko/ong)