Ahmad Riyadi/Radar Jogja
KABEL BAWAH LAUT: Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemenko Kemaritiman, Dr Arif Havas Oegroseno, saat menunjukkan kabel yang terbuat dari non-tembaga.
JOGJA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bertekad mengurangi proses perizinan pemasangan dan perawatan kabel bawah laut. Pemangkasan waktu pengurusan izin sebagai bentuk respons keluhan pengusaha atas lamanya izin tersebut. Jika biasanya izin membutuhkan waktu dua bulan, pemerintah akan mempercepat menjadi paling lama delapan hari. Sebab, perizinan di negara lain jauh lebih cepat seperti Singapura, Malaysia, dan Myanmar yaitu antara tiga hingga delapan hari.
“Di Finlandia hanya butuh waktu sehari, sehingga banyak investor beralih ke negara lain,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemenko Kemaritiman, Dr Arif Havas Oegroseno, pada International Workshop on Submarine Cables in Indonesia di Hotel Hyatt, Jogja, kemarin.
Menurut Arif, pengurangan prosedur perizinan akan meningkatkan minat investor ke Indonesia. Pengusaha akan mengambil peluang itu untuk menanamkan usahanya di Indonesia. “Jika proses perizinan Indonesia terlalu lama akan menghambat investasi. Sehingga, investor akan beralih ke Singapura dan Malaysia,” terang Arif.
Dikatakan, selama ini para pembuat kebijakan belum sadar tentang pentingnya kabel bawah laut dalam meningkatkan pemerataan konektivitas antardaerah. Padahal, 98 persen komunikasi suara dan data, semua lewat kabel bawah laut. Selain itu banyak masyarakat yang salah persepi mengenai kabel bawah laut yang terbuat dari tembaga.
Padahal, ada kabel yang tidak terbuat dari tembaga. Buktinya, beberapa waktu lalu kabel bawah laut milik operator seluler di Natuna kepulauan Riau sepanjang 31 kilometer dicuri. Akibatnya, jaringan telekomukasi salah satu operator terganggu. “Begitu dicuri lalu dipotong, akhirnya nggak bisa dijual,” paparnya.
Arif menambahkan, Indonesia memiliki kabel bawah laut sepanjang 17,7 ribu km yang terbentang di seluruh Indonesia. Hanya kabel yang terpasang masih terkonsentrasi di wilayah bagian barat. Padahal, untuk pemerataan konektivitas harus dipasang merata di seluruh daerah. “Jika Indonesia ingin ekonomi di wilayah timur maju dan berkembang, maka jaringan telekomunikasi harus diperbaiki,” paparnya.
Direktur International Cable Protection Committee (ICPC) Douglas Burnett mengatatakan, pihaknya siap menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi dan industri pemasangan kabel bawah laut. Menurutnya, keberadan kabel bawah laut mampu mendorong pertumbuahan ekonomi, karena perusahaan merasa terbantukan.
Untuk mendorong tumbuhnya bisnis telekomunikasi diperlukan keberadaan infrastruktur kabel di bawah laut dan tumbuhnya industri perkapalan yang khusus memasang dan merawat kabel bawah laut itu.
“Di Indonesia, kapal yang mengurusi pemasangan kabel hanya ada satu unit, sedangkan di Singapura ada tiga kapal, China empat kapal, Jepang tiga kapal, sementara Prancis dan Inggris memiliki tujuh kapal,” ujar Douglas Burnett. (mar/laz/ong)