KULONPROGO – Kepastian jadwal sosialisasi dan pengukuran lahan bandara baru di Kulonprogo yang akan dilaksanakan pada Senin (23/11) mendatang, disikapi Polres Kulonprogo dan lima kepala desa (Kades) terdampak menyiapkan pengamanan. Kemarin, lima kades yakni Kades Glagah, Palihan, Kebonrejo, Jangkaran, dan Kades Sindutan menggelar rapat teknis pengamanan di Mapolres Kulonprogo.
Kabag Ops Polres Kulonprogo, Kompol Dwi Prasetyo menjelaskan, rapat bersama para kades tersebut pada intinya untuk membahas permasalahan teknis pengamanan di lapangan saat pelaksanaan sosialisasi dan pengukuran lahan bandara. Selain para kades, juga dari BPN.
Teknis pengamanan ini menjadi penting, mengingat ada penolakan dari warga WTT. “Rapat kali ini lebih pada meminta penjelasan BPN, terkait ketugasan satgas dan pengaman di lapangan nantinya,” katanya kepada Radar Jogja usai rapat, kemarin (19/11). Kendati demikian, hingga kemarin belum bisa ditarik kesimpulan, seperti apa langkah dan prosedur pengamanannya nanti.
Terpisah, Kepala Desa Glagah, Agus Parmono, membenarkan perihal rapat teknis pengamanan tersebut. “Iya, tadi kami diundang Kapolres untuk rapat soal pengamanan,” kata Agus Parmono, kemarin.
Menurut Agus, selain rapat persiapan keamanan bersama polres, para kepala desa juga mengaku sudah mulai mempersiapkan undangan untuk warga terdampak megaproyek bandara ini. “Jumlah undangan khusus Desa Glagah kurang lebih 1.065 orang. Itu nanti akan dibagi menjadi dua pertemuan, yakni pagi dan siang hari,” ungkapnya.
Masyarakat terdampak diharapkan hadir pada sosialisasi yang direncanakan akan digelar Senin (23/11) mendatang. Dalam sosialisasi tersebut, warga hanya diminta hadir untuk mendengarkan. “Soal lain-lainnya terkait pelaksanaan, kami serahkan ke BPN, kami sifatny hanya membantu,” imbuhnya.
Ada pun luas lahan yang terdampak bandara di Desa Glagah diperkirakan mencapai 1.555 bidang. Dari jumlah itu 70 persen di antaranya merupakan lahan pertanian. “Namun berapa lahan yang terkena lokasi bandara tidak dapat diperkirakan, pastinya akan ditentukan bersama tim appraisal,” ujarnya.
Sementara itu, di luar titik lokasi bandara, harga lahan terutama di tepi jalan raya wilayah tersebut saat ini harganya pada kisaran Rp 1 juta – Rp 1,2 juta per meter persegi. Tingginya harga tanah itu diduga terjadi sejak adanya isu dibangunnya bandara.
Kepala Desa Jangkaran, Murtakhil Humam mengamini. Sejumlah persiapan mulai dilakukan di tingkat desa, terutama berkaitan dengan undangan sosialisasi. Disinggung tentang luasan lahan di desanya yang terdampak, menurutnya, sebagian lahan pertanian di wilayahnya masih mengalami masa transisi.
“Jika ditotal antara area pertanian dan tambak, luasan lahan terdampak di Jangkaran sekitar 10 hektare, sedangkan lahan non produktif 15 hektare,” katanya.
Sementara itu, Pemkab Kulonprogo siap mendukung pengukuran lahan bandara di Kecamatan Temon. Pemkab bahkan sudah menyerahkan sejumlah nama untuk menjadi anggota Satgas A dan Satgas B yang yang merupakan tim untuk pengukuran lahan. “Sosialisasi dengan kades, dan tokoh masyarakat, sudah dilakukan. Kami juga sudah sampaikan nama-nama yang masuk dalam satgas,” kata Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo.
Ditegaskan, hasil pertemuan dengan tim juga sudah tidak ada masalah. Dana senilai Rp 1,9 miliar yang akan dipakai, bahkan sudah bisa dicairkan. Menurut Hasto, panggilan akrab Bupati Kulonprogo ini, kejaksaan juga ikut bersuara dan bisa memahami kondisi.
Apalagi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait batasan anggaran, yang menjadi ganjalan juga akan direvisi. “Sebenarnya ini kan untuk pengukuran tanah pemerintah sudah bisa, kades dan tokoh masyarakat sudah diberi sosialisasi,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kepastian pelaksanaan sosialisasi dan pengukuran lahan bandara di Kulonprogo, akhirnya terjawab. Dari hasil koordinasi oleh pihak terkait yang difasilitasi BPN DIJ, akhirnya disepakati pelaksanaannya Senin (23/11) pekan depan. Sesuai yang diagendakan, sosialisasi berlangsung satu hari, langsung dilanjutkan pematokan batas-batas lahan bandara.
Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ, Arie Yuwirin mengatakan, Senin (23/11) pekan depan, proses sosialisasi dan pengukuran lahan untuk bandara siap dilaksanakan. “Kami rencanakan (sosialiasasi dan pengukura) tanggal 23 November mas,” tulisnya melalui SMS kepada Radar Jogja (18/11).
Menurut Arie, kepastian tersebut, sesuai dengan kesepakatan dalam rapat yang digelar Selasa (17/11), dengan melibatkan PT Angkasa Pura, kepolisian, Pemprov DIJ, dan Pemkab Kulonprogo. “Proses sosialisasi dan pengukuran bandara, memerlukan persiapan matang, dan melibatkan banyak pihak,” lanjutnya.
Dijelaskan, untuk tahapan pengukuran lahan bandara, menggunakan mekanisme penerimaan negara bukan pajak (BNPB) untuk operasional pendukung dengan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.02/2013. Meski untuk besaran anggaran yang digunakan tidak sebesar yang diajukan Kanwil BPN DIJ, Rp 9 miliar, tetap akan dilakukan. “Sesuai PMK dulu,” tulisnya lagi. Dalam PMK disebutkan, maksimal anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp 1,6 miliar. (tom/jko/ong)