GUNAWAN/Radar Jogja
JANGAN TAKUT: Para kepala desa se-Gunungkidul mengikuti sosialisasi tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah dan sosialisasi program peningkatan jaringam masyarakat anti KKN dari Kejari di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, kemarin (20/11).
GUNUNGKIDUL – Aparat penegak hukum terus mensosialisasikan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah kepada pejabat pemerintahan. Sosialisasi kali ini menyasar seluruh perangkat desa di Gunungkidul.
Kepala Kejari Wonosari Damly Rowelcis mengatakan, kesalahan administrasi tidak masuk dalam kategori korupsi, asalkan yang bersangkutan mampu mengemabalikan kerugian negera. Kejari akan mempelajari niatan pelaku.
“Ada yang memang betul melakukan korupsi, sehingga artinya penataan administrasi tidak bagus. Tapi ada juga orang tidak berniat sama sekali untuk melakukan korupsi, akan tetapi dalam penataan administrasi kurang lengkap,” kata Damly Rowelcis saat mengisi acara sosialisasi tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah dan sosialisasi program peningkatan jaringam masyarakat anti-KKN di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, kemarin (20/11).
Dia mencontohkan, ada proyek pembangunan senilai Rp 100 juta. Namun dalam prosesnya hanya terserap Rp 80 juta, jadi ada selisih Rp 20 juta. Nah, temuan tersebut kemudian akan dilakukan pengecekan. “Itu nanti akan kita urut di mana letak selisih angka tersebut. Kalau setelah diteliti adminitrasi kemudian ditemukan, maka diminta agar segera melengkapi. Artinya itu memang kesalahan administrasi, tidak perlu dipidianakan,” tegasnya.
Menurut Damly, tahun ini kejari belum menangani kasus kesalahan administrasi, karena UU Nomor 30 Tahun 2014 baru dibelakukan sekarang. Mulai sekarang muncul kebijakan, jika ada temuan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (DPKP) diberi kesempatan selama 60 hari.
“Jjika memang ada kerugian negara, segera mengembalikan. Kalau tidak, sanksi pidana tetap diberlakukan,” ujarnya.
Plt Bupati Gunungkidul, Budi Antono, meminta kepada perangkat desa agar tidak takut melakukan percepatan penyerapan dana desa. Sebab jika hanya kesalahan administrasi dan tidak merugikan negara, sanksinya hanya putusan ganti rugi.
“Sesuai laporan yang sudah alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) 140 desa, sebanyak 4 desa di antaranya belum melakukan alokasi penyerapan ADD. Karena itu, seminggu ke depan kami meminta kepada 4 desa tersebut harus bisa melakukan penyerapan, karena pencairan ADD tahap 3 segera dicairkan,” kata Budi Antono.
Pada bagian lain, Kasi Intel Kejari Wonosari Suwono mengatakan, kebijakan tidak memidanakan pelanggaran adminsitrasi seharusnya bisa memicu semangat desa untuk bekerja dengan baik. Pihaknya siap melakukan pendampingan terhadap desa untuk melakukan pelaksanaan anggaran sesuai peruntukan. Kalau mengalami kesulitan dipersilakan datang ke kejari.
“Namun bukan berarti bersama-sama mengakali supaya terhindar dari jeratan hukum pidana. Lebih tepatnya paham aturan, sehingga memperkecil potensi kesalahan, sehingga tidak merasa dikriminalisasi,” ujarnya. (gun/jko/ong)