JOGJA – Diam-diam Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ me-lakukan terobosan untuk mempercepat proses pembangunan bandara baru di Kulonprogo. Trobosan tersebut, di antaranya telah mengutus Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Ichsanuri untuk jemput bola ke Kementerian Keuangan, dan melakukan pe ngukuran lahan bandara yang merupakan milik pemerintah
Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ, Ichsanuri mengatakan, meski Kanwil BPN DIJ baru men-jadwalkan sosialisasi dan pe-ngukuran lahan bandara baru pada Senin (23/11) nanti, namun pengukuran lahan sudah ber-langsung, yakni pengukuran untuk tanah milik pemerintah.”Lahan milik pemerintah sudah diukur, desa sudah mulai ber-proses, dan ada persetujuan dari BPD (Badan Perwakilan Desa),” ujar Ichsanuri ketika ditemui di gedung DPRD DIJ, kemarin (20/11).
Menurut Ichsanuri, proses pengukuran tidak harus me-nunggu proses revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 13/PMK.02/2013 yang saat ini masih berada di Kementerian Keuangan. “Tidak haru menung-gu itu (revisi PMK),” katanya.Lebih lanjut Ichsanuri mengaku, ia sudah diundang ke Jakarta dan sudah bertemu langsung dengan Menteri Keuangan. Dalam pertemuan tersebut, Ichsan, panggilan akrabnya, mengaku membedah PMK, terutama ten-tang dua item biaya yang ada dalam PMK. Yaitu pada pasal 2 ayat 5 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada tahap pelaksanaan dan penyera-han, yang menyebutkan angga-ran paling tinggi sebesar Rp 1,6 miliar. Serta pasal 2 ayat 6 tentang identifikasi inventarisasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pe ngadaan tanah bagi pembangunan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menurut Ichsan, PNBP tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13/2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPN. Dalam PP tersebut, terdapat rumus per-hitungan tarif pelayanan pengu-kuran dan pemetaan batas bidang, sesuai dengan luas tanah. Tidak ada batasan anggaran seperti halnya PMK. “Jangan dicampur-adukkan, yang PNBP ini harus dipisahkan,” ujarnya.Lebih jauh ia mencontohkan, semisal daIam PMK disebutkan, harga lahan totalnya Rp 115 mi-liar maksimal biayanya 1,6 mi-liar. Menurut Ichsan, harga lahan bandara di Temon, yang men-capai 640 hektare tidak mungkin hanya dengan Rp 115 miliar. “Kalau (harganya) Rp 3 triliun piye? Apa kudu Rp 1,6 miliar juga,” lanjutnya.
Dsinggung terkait permin-taan revisi PMK, menurut Ich-san, dari hasil pencermatan bersama, Kemenkeu menya-dari jika batasan anggaran dalam PMK sebesar Rp 1,6 miliar tersebut sudah tidak logis. Untuk itu, Kemenkeu sudah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) /BPN, yang dulunya mengaju-kan usulan PMK, untuk mengajukan konsep baru. Konsep baru tersebut diper-kirakan akan keluar pada De-sember nanti. Sehingga telah dibuat kebijakan juga, pengu-kuran lahan bandara di DIJ untuk tahun ini, tetap masih mengacu PMK nomor 13/PMK.02/2013. “Untuk kegiatan hingga Desember 2015 nanti, masih mengacu PMK 13 itu. Namun, tahun depan sudah mengacu PMK yang baru,” jelasnya.
Sebelumnya Kepala Kanwil BPN DIJ, Arie Yuwirin, mengatakan, tahapan pengukuran lahan ban-dara menggunakan mekanisme PNBP. Sedangkan untuk untuk operasional pendukung dengan mekanisme sesuai PMK nomor 13/PMK.02/2013. Hal itu di anggap tidak berbenturan dengan ke-tentuan yang berlaku. “Sesuai PMK dulu,” tulis Arie melalui SMS, Rabu (18/11). (pra/jko/ong)