Deklarasi pengukuhan Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo (KBPH) Suryodilogo untuk melanjutkan takhta Kadipaten Pakualaman sepeninggal ayahnya, KGPAA Paku Alam IX Ambarkusumo dinilai tidak tepat. Selain forumnya yang dianggap tak lazim, kapasitas lembaga yang memerintahkan deklarasi itu juga dipertanyakan.
“Kasentanan kok memberikan perintah. Apa berwenang. Kasentanan itu ada di bawah adipati,” sindir salah satu kerabat Pakualaman KGPH Widjojokusumo di Pura Pakualaman, kemarin (23/11).
Widjojo yang juga hadir di Bangsal Sewatama saat deklarasi disampaikan ke publik merasa kaget dengan langkah tersebut. Apalagi, belakangan lembaga yang mengeluarkan perintah pengumuman sekaligus penetapan RM Wijoseno Hario Bimo sebagai KBPH Suryodilogo dengan status pangeran pati (putra mahkota) adalah Penghageng Kasentanan KPH Tjondrokusumo.
Menurut Widjojo, lembaga kasentanan yang dipimpin Tjondrokusumo itu sebetulnya telah demisioner. Alasannya, pejabat yang berwenang menunjuk Tjondrokusumo yakni KGPAA Paku Alam IX Ambarkusumo telah meninggal. Ketika orang yang menunjuk telah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk tak lagi punya kewenangan.
“Jadi otomatis demisioner. Kalau lembaga negara tidak dapat mengambil keputusan strategis. Ini kok malah mau mengangkat adipati,” sesalnya.
Sebagai lembaga yang demisioner maka Kawedanan Kasentanan versi PA IX Ambarkusumo tak bisa mengambil keputusan strategis. Mantan kepala Kantor Samsat Kulonprogo ini menilai pengumuman itu terkesan buru-buru. Ada nuansa kekhawatiran seolah-olah ada pihak lain yang berpotensi menganggu. Padahal saat itu semua pelayat sedang khidmat melepas jenazah Wagub DIJ menuju peristirahatan terakhir. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan pengumuman pengukuhan tersebut. “Kalau bicara adat atau paugeran, cara-cara seperti itu tak di Pakualaman,” katanya.
Menurutnya, hal itu mestinya bisa dibicarakan. Forumnya juga bukan saat akan pemberangkatan jenazah seperti itu. “Kalau seperti itu kan namanya slenco,” lanjut pangeran yang juga menjabat Penghageng Kawedanan Kasentanan versi KGPAA Paku Alam IX Anglingkusumo ini.
Widjojo menegaskan, masalah suksesi di Pakualaman sejak ayahnya PA VIII wafat pada 11 September 1998 belum selesai. Ada janji yang belum ditepati. Ia pun menegaskan hadir melayat Wagub DIJ sekaligus kakaknya. Namun demikian, sampai sekarang ia tak pernah mengakui penobatan KPH Ambarkusumo sebagai PA IX pada 26 Mei 1999.
“Saya orang pertama yang menolak Kangmas Ambar jumeneng saat rapat keluarga akhir 1998,” kenangnya.
Bersama empat kakaknya yang lain, Widjojo yang lahir dari KRAy Retnaningrum juga meneken mosi tak mengakui jumenengan PA IX. Tentu kalau sekarang ada pihak-pihak yang akan menobatkan PA X juga tak akan diakui.
“Nantinya pada saatnya pasti kami bersikap. Kalau sekarang kita semua sebagai bagian dari keluarga Pakualaman sebaiknya menahan diri dulu. Semua masih dalam suasana duka,” ingatnya.
Senada, Manggalayudha Prajurit Pakualaman KPH Wiroyudho mempertanyakan dasar aturan yang dirujuk untuk mengukuhan RM Wijoseno Hario Bimo menjadi putra mahkota. “Menunjuk putra mahkota kok masih dalam suasana berkabung. Pakualaman tak pernah punya tradisi semacam itu. Paugeran dari mana yang dipakai,” sentil Wiroyudho.
Dalam pernyataannya mewakili KGPAA Paku Alam IX al Haj Anglingkusumo,Wiroyudho menilai pengangkatan RM Wijoseno Hario Bimo itu cacat dari sisi paugeran dan moral sekaligus menyalahi norma kesopanan. Menyikapi itu, pihak PA IX Anglingkusumo akan mengambil tindakan atas kesewenang-wenangan tersebut.
Sebelumnya, KBPH Suryodilogo mengatakan, tidak akan menanggapi berbagai pernyataan menyangkut penunjukan dirinya sebagai pewaris takhta Pakualaman. Ia menganggap kurang bagus bila harus memberikan konter atas beragam komentar itu.
“Saya ingin semuanya kondusif,” katanya.
Baginya, dalam situasi saat ini lebih tepat bila menahan diri dan tidak akan terpancing memberikan statement. Mengomentari keengganan Suryodilogo bicara ke media itu, kerabat Keraton Jogja GBPH Prabukusumo punya pandangan lain. Ia mengaku telah memberikan masukan agar Suryodilogo bersedia memberikan tanggapan. Termasuk menangapi manuver dari pamannya Anglingkusumo yang menolak dengan penobatannya sebagai PA X.
“Saya sarankan agar bicara biar masyarakat tahu dan mengerti,” sarannya. (pra/kus/ila/ong)