JOGJA – Sehari setelah gesekan massa pendukung pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) DIJ langsung menggelar pertemuan di Kepatihan kemarin (23/11). Pertemuan dipimpin langsung Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X.
Seusai pertemuan, HB X menegaskan kepala daerah merupakan pembina wilayah, sehingga diminta untuk berkoordinasi dengan Forkompinda. Itu demi menyukseskan gelaran Pilkada. Menurutnya, pemerintah daerah hanya memfasilitasi gelaran Pilkada.
“Saya minta untuk menegakan hukum dan secepat mungkin persoalan yang timbul diselesaikan, supaya tidak menjalar,” ujar HB X.
Raja Keraton Jogja tersebut mengaku sudah mengingatkan. Meski tahun ini diselenggarakan di tiga kabupaten, Sleman, Bantul dan Gunungkidul, tapi massa dari wilayah yang tidak menyelenggarakan pilkada juga bisa ikut serta dan sulit untuk dilarang. Terutama yang berada di wilayah perbatasan.
“Potensi memang berada di wilayah perbatasan, tapi kan ra iso terus kon nembok perbatasan,” ujarnya.
Kepala Bagian Operasional Polda DIJ AKBP Kushariyanto mengatakan, Polda DIJ sudah membentuk enam tim pengamanan pilkada. Tim itu akan bertugas mobile setiap hari selama 24 jam secara bergiliran di tiga kabupaten yang menyelenggarakan pilkada. Jumlah personel pengamanan sebanyak 3.101 orang, dengan rincian di Sleman 1.360 orang, Bantul 1.047, dan Gunungkidul 693 orang.
“Kita kerahkan dua per tiga kekuatan untuk mengamankan pilkada,” katanya.
Wakapolda DIJ Kombes Pol Abdul Hasyim Gani mengakui sudah melakukan antisipasi terjadinya bentrokan antarsimpatisan pendukung paslon. Bentrokan tersebut, lanjutnya, terjadi di di luar wilayah pengamanan atau bukan di lapangan yang menjadi lokasi kampanye.
Pihaknya juga berjanji akan menindak tegas konvoi dalam kampanye yang tidak mematuhi aturan. “Konvoi kan tidak mungkin kita kawal semua,” katanya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ Mohammad Najib menjelaskan, tingkat kerawanan di DIJ menghadapi pilkada serentak 9 Desember cukup tinggi. Indikasinya adalah skor indeks kerawanan 2,43. Nilai tersebut merupakan urutan 19 kerawanan nasional.
Indeks kerawanan ini juga ditandai dengan minimnya kesadaran masyarakat saat menemukan dugaan pelanggaran Pilkada. “Partisipasi kesediaan masyarakat untuk melapor atas pelanggaran
pemilu juga sangat rendah, hanya empat persen,” ungkapnya. (pra/ila/ong)