JOGJA – Pura Pakualaman memastikan prosesi adat jumenengan untuk mengangkat Paku Alam (PA) X segera digelar. Tetapi untuk waktunya belum ditentukan, karena saat ini masih dalam keadaan berduka. Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo (KBPH) Prabu Suryodilogo, melalui Dawuh Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman yang diteken Penghagengnya KPH Tjondrokusumo dideklarasikan menggantikan kedudukan PA IX.
Meskipun begitu, KBPH Suryodilogo belum resmi menjadi PA X, karena belum ditetapkan melalui jumenengan. “Tradisi jumenengan akan digelar di Bangsal Sewatama Pura Pakualaman,” ujar Ketua Trah Pakualaman Hudyana KPH Kusumoparastho ketika dihubungi, kemarin (23/11). Menurutnya, meski sudah ditunjuk sebagai putra mahkota maupun ditunjuk menggantikan PA IX, Suryodilogo belum menjadi PA X. “Setelah jumenengan nanti akan dikirab keluar Pakualaman,” lanjutnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Arief Noor Hartanto mengatakan, untuk pengisian jabatan Wakil Gubernur DIJ, sepeninggal PA IX yang wafat, masih butuh proses yang panjang. Hal itu karena ada proses yang harus dilalui, mulai dari internal Pura Pakualaman, Pemprov DIJ, DPRD DIJ hingga pemerintah pusat.
“Prosesnya masih panjang, saya kira juga tidak dalam waktu dekat terlebih barusan kemarin juga meninggal,” ujarnya.
Inung, sapaannya, juga mendukung pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengatakan tidak ada batasan waktu untuk penentuan jabatan wagub. Meskipun begitu, Inung juga meminta supaya jangan terlalu lama dalam penentuannya. Karena ada hak publik untuk memiliki pemimpin.
“Yang pasti dalam waktu dekat ini biar keluarga nglerem ati dulu, mereka kan juga masih berkabung,” jelasnya.
Untuk proses pengisian jabatan Wagub DIJ sendiri, DPRD DIJ menunggu surat yang akan dilayangkan oleh Puro Pakualaman. Setelah itu, anggota legislatif akan menentukan tata tertib (tatib) sekaligus membentuk panitia khusus.
Menurutnya perlu tatib baru, karena tatib lama belum mengatur pengisian jabatan wagub, yang meninggal sebelum masa jabatan berakhir. “Kalau nanti sudah ada surat dari Pura Pakualaman akan segera direspons dengan membuat tatib dan pansus,” jelasnya.
Dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIJ tentang Tata Cara pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan Tugas, dan Wewenang Gubernu dan Wakil Gubernur, dalam pasal 3 ayat 3.b disebutkan surat pencalonan untuk calon wakil gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman. Dalam ayat 3.c juga disebutkan persyaratan surat pernyataan kesediaan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai wakil gubernur. Dalam pasal 6, Adipati Paku Alam yang bertahta yaitu Adipati yang jumeneng sebagai Adipati Paku Alam sesuai paugeran dan prosesi adat Kadipaten.
Ketika disinggung kemungkinan ada pihak lain yang juga melayangkan surat untuk pengisian jabatan wagub DIJ, Inung mengaku belum memikirkan sejauh itu. Meskipun begitu, nantinya pansus yang dibentuk akan melakukan proses verifikasi terhadap surat yang diajukan. Politikus PAN tersebut mengatakan tidak mempersoalkan siapapun orangnya yang menjadi PA X dan menjabat Wagub DIJ. “PA yang sah akan diproses untuk diajukan menjadi wagub ke Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.(pra/kus/ila)