YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA
WORKHOP: Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Cipta Karya, Kementerian Ekerjaan Umum Eki Arista Rizki saat memberikan materi dalam Worksop Penghidupan Masyarakat Hunian Tetap Relokasi di Sambi Resort, Pakem kemarin (24/11).
 
SLEMAN- Erupsi Gunung Merapi 2010 memang menjadi bencana besar. Bukan hanya bagi korban, pemerintah turut berperan untuk membangun kembali kawasan yang porak poranda kala itu.
Namun, ujian sesungguhnya justru baru akan dibuktikan setelah masa proyek rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) selesai. Selanjutnya juga saat memasuki masa post accuantie.
Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Cipta Karya, Kementerian Ekerjaan Umum Eki Arista Rizki mengatakan, korban erupsi yang telah memperoleh bantuan rumah dan fasilitas umum harus bisa merawat, menjaga, dan memanfaatkan hasil rehab rekon secara optimal. Itu harus disesuaikan dengan tantangan dan tuntutan kekinian.
Beberapa persoalan yang harus dipecahkan, di antaranya, pertumbuhan penduduk dibanding ketersediaan rumah hunian dan lahan permukiman. “Bagaimana masa datang. Apa bertahan di sektor pertanian, pengembangan peternakan atau sektor pariwisata,” ucapnya saat mengisi Worksop Penghidupan Masyarakat Hunian Tetap Relokasi di Sambi Resort, Pakem kemarin (24/11).
Eki menegaskan, erupsi dan rehab rekon menjadi titik balik membangun permukiman layak huni dan berkelanjutan. Karena itu, masyarakat dituntut mampu membangun “ruang lalu lintas ingatan” untuk mengelola pengalaman dan nilai-nilai yang muncul selama proses empat tahun mengembangkan permukiman pasca bencana. “Bagaimana mengembangkan knowledge management berdasarkan segala pengalaman dan proses relokasi agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” paparnya.
Eki menekankan tiga hal dalam pengembangan gagasan dan menyelesaikan persoalan, yakni mengedepankan srategi chanelling dengan banyak pihak dengan membangun pola komunikasi yang lebih kreatif dan interaktif. Serta kolaborasi antara masyarakat berkemampuan lebih didasarkan oleh trust untuk mendukung kegiatan pengembangan.
Staf Ahli Bupati Sleman Kunto Riyadi mengatakan, dari total 2.582 kepala keluarga (KK) terdampak erupsi, 2.040 KK di antaranya telah menempati rumah yang lebih aman terhadap risiko bencana.
Memang tidak mudah membangun kembali kawasan pasca terkena bencana. Selain memerlukan perencanaan matang, diperlukan dana besar, serta menuntut keterlibatan seluruh warga yang menjadi korban.
“Yang jelas, pekerjaan pemerintah daerah belum selesai. Masih ada ‘PR’ terhadap 542 KK yang belum bersedia direlokasi menjauh dari kawasan bencana,” ungkapnya.
Bahkan, 103 KK yang sudah difasilitasi dana bantuan rumah ternyata tidak konsisten menghuni hunian tetap relokasi. Mereka tetap mondar-mandir untuk menempati rumah lama.
Kunto mengatakan, program Rekompak memang sudah berakhir pada 2014. Namun, sebagian rumah hasil dana bantuan rumah dan infrastruktur pendukung kehiduan masih ada yang belum berfungsi optimal. Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum kembali memobilisasi Tim Rekompak untuk melakukan pendampingan optimalisasi fungsi aset sejak Juni 2015.
Hasilnya cukup menggembirakan. Selama lima bulan pendampingan, tercatat ada tambahan 47 KK mau menghuni huntap.(yog/din/ong)