BANTUL – Insiden kerusuhan saat kampanye terbuka pasangan Sri Surya Widati-Misbakhul Munir yang diadakan Minggu (22/11) lalu, benar-benar membuat Polres Bantul berbenah. Tak ingin kejadian serupa terulang, Korps Bhayangkara menambah jumlah personel pengamanan.
Terlebih pada Minggu (29/11) mendatang merupakan jatah kampanye terbuka pasangan Suharsono-Abdul Halim Muslih di Lapangan Ringinharjo, Bantul. “Kemungkinan ada seribu lebih personel yang kita persiapkan,” tegas Kapolres Bantul AKBP Dadiyo, kemarin (24/11).
Jumlah ini jauh lebih besar dibanding personel yang diterjunkan saat kampanye terbuka pasangan Sri Surya Widati-Misbakhul Munir atau Ida-Munir. Kala itu, Polres Bantul hanya menyiagakan sekitar 850 personel. Meski begitu, Dadiyo menegaskan, kepolisian telah berupaya maksimal mengamankan jalannya kampanye terbuka, meski akhirnya berujung kerusuhan antarsesama pendukung itu. “Ada back up dari Polda DIJ. Polsek-polsek semuanya kita libatkan,” tandasnya.
Tidak hanya di arena kampanye, kepolisian juga menempatkan personel di titik-titik rawan. Terutama, jalur-jalur yang dilalui konvoi peserta kampanye. Mengingat, konvoi yang dilakukan peserta kampanye rentan memicu gesekan. Terlebih, mayoritas laskar PPP yang imej-nya melekat dengan konvoi, membelot dan bergabung mendukung pasangan Suharsono-Halim.
Meski ada titik-titik rawan, Dadiyo enggan membeberkannya. Dadiyo berdalih seluruh wilayah rawan dan berpotensi terjadi gesekan. Dadiyo menegaskan, posko pemenangan kedua pasangan calon (paslon) juga mendapatkan pengamanan dari kepolisian. Bahkan, pada Minggu (29/11) mendatang kepolisian bakal menerjunkan personelnya di Kantor KPU dan Panwas Pilkada.
“Saat ini kita juga sedang melakukan pemetaan (titik-titik berkumpulnya massa),” terangnya.
Lalu, bagaimana perkembangan penanganan insiden kerusuhan Minggu (22/11) lalu? Dadiyo menyampaikan, masih melakukan pendalaman. Belum ada petunjuk signifikan terkait siapa pelaku kerusuhan.
Setelah gesekan massa pendukung paslon bupati dan wakil bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) DIJ langsung menggelar pertemuan di Kepatihan. Pertemuan dipimpin langsung Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X.
Seusai pertemuan, HB X menegaskan, kepala daerah merupakan pembina wilayah, sehingga diminta berkoordinasi dengan Forkompimda. Itu demi menyukseskan gelaran Pilkada 2015. “Saya minta untuk menegakan hukum dan secepat mungkin persoalan yang timbul diselesaikan, supaya tidak menjalar,” ujar HB X.
Raja Keraton Jogja tersebut mengaku sudah mengingatkan. Meski tahun ini diselenggarakan di tiga kabupaten, Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, tapi massa dari wilayah yang tidak menyelenggarakan pilkada juga bisa ikut dan sulit untuk dilarang. Terutama yang berada di wilayah perbatasan.
“Potensi memang berada di wilayah perbatasan, tapi kan ra iso terus kon nembok perbatasan,” ujarnya.
Kepala Bagian Operasional Polda DIJ AKBP Kushariyanto mengatakan, Polda DIJ sudah membentuk enam tim pengamanan pilkada. Tim itu akan bertugas mobile setiap hari selama 24 jam secara bergiliran di tiga kabupaten yang menyelenggarakan pilkada. Jumlah personel pengamanan sebanyak 3.101 orang, dengan rincian di Sleman 1.360 orang, Bantul 1.047, dan Gunungkidul 693 orang.
“Kita kerahkan dua per tiga kekuatan untuk mengamankan pilkada,” katanya.
Wakapolda DIJ Kombes Pol Abdul Hasyim Gani mengaku sudah melakukan antisipasi terjadinya bentrokan antarsimpatisan pendukung paslon. Bentrokan tersebut, lanjutnya, terjadi di di luar wilayah pengamanan atau bukan di lapangan yang menjadi lokasi kampanye.
Pihaknya juga berjanji akan menindak tegas konvoi dalam kampanye yang tidak mematuhi aturan. “Konvoi kan tidak mungkin kita kawal semua,” katanya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ Mohammad Najib menjelaskan, tingkat kerawanan di DIJ menghadapi pilkada serentak 9 Desember cukup tinggi. Indikasinya adalah skor indeks kerawanan 2,43. Nilai tersebut merupakan urutan 19 kerawanan nasional.
Indeks kerawanan ini juga ditandai dengan minimnya kesadaran masyarakat saat menemukan dugaan pelanggaran Pilkada. “Partisipasi kesediaan masyarakat untuk melapor atas pelanggaran
pemilu juga sangat rendah, hanya empat persen,” ungkapnya.(zam/pra/ila)