Komandan Resort Militer (Danrem) 072/ Pamungkas Jogjakarta Brigjen TNI Stephanus Tri Mulyono menjamin keamanan di DIJ selama pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015. Pasalnya, Korem 072/ Pamungkas Jogjakarta sudah siaga satu dengan mempersiapkan sebanyak 1.782 personel.
Stephanus mengatakan, saat ini sudah diterjunkan sebanyak 255 personel TNI yang ditugaskan untuk membantu personel Polri. TNI yang diterjunkan berasal dari unsur Korem, Kodim yang wilayahnya menyelenggarakan pilkada, hingga menerjunkan petugas intel.
“Namun kita tetap melaksanakan siaga satu, apabila kekuatan Polri kewalahan,” tandas Stephanus ketika ditemui sebelum rapat koordinasi pengamanan wakil presiden di Kepatihan, kemarin (24/11).
Menurutnyaa, personel tersebut berasal dari Korem 072/Pamungkas Jogja, Kodim Sleman, Bantul maupun Gunungkidul. Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan tujuh Kodim lain yang wilayahnya tidak melaksanakan pilkada.
“Ada tujuh Kodim lain, seperti di Kota Jogja, Kulonprogo, dan Magelang. Personel stand by apabila perlu bantuan,” jelasnya.
Meskipun begitu untuk pengerahan personel TNI, tetap menunggu permintaan dari Kepolisian. Menurutnya, dari hasil koordinasi, untuk prosedur permintaan bantuan personel TNI, Polri bisa mengajukan secara lisan.
“Personel TNI akan langsung diturunkan. Baru sejam kemudian, Polri diminta mengajukan permintaan tertulis,” terangnya.
Terpisah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) DIJ Agung Supriyono memastikan tahapan pelaksanaan pilkada tetap berjalan sesuai rencana. Menurut Agung, secara umum kondisi di DIJ masih aman dan kondusif.
“Kemarin itu kan insidential, bisa terjadi kapan saja. Untuk hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada tak ada masalah,” ujar Agung.
Sementara itu untuk menghindari gesekan massa terjadi kembali, Agung mengaku akan mengintensifkan sosialisasi dan pendekatan ke semua kalangan. Persoalan yang muncul juga terus dipantau supaya tidak membesar. Pihaknya juga meminta penegak hukum bisa tegas dalam melakukan penindakan.
“Sosialisasi akan dilakukan secara menyeluruh ke masyarakat, supaya kejadian kemarin (kerusuhan) tidak terulang,” ungkapnya.
Pendapat berbeda justru disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ Mohammad Najib yang mengatakan tingkat kerawanan di DIJ menghadapi pilkada serentak cukup tinggi. Indikasinya adalah skor indeks kerawanan 2,43. Nilai tersebut merupakan urutan 19 kerawanan nasional. Indeks kerawanan ini juga ditandai dengan minimnya kesadaran masyarakat saat menemukan dugaan pelanggaran Pilkada. (zam/pra/ila)