GUNUNGKIDUL – Kejaksaan Negeri (Kejari) merancang pembatasan jumlah pemberian yang boleh diterima terkait dengan jabatan. Batasan tersebut ditentukan sebesar Rp 1 juta dan mulai disosialisasikan kepada perangkat desa.
“Kalau lebih dari itu, penerima tersebut yang akan membuktikan di persidangan dari mana dan dari siapa. Kalau tidak bisa membuktikan, dianggap suap,” kata Kepala Kejari Wonosari, Damly Rowelcis.
Oleh karena itu, Damly Rowelcis menggencarkan sosialisasi mengenai gratifikasi kepada seluruh pejabat, seperti yang dilakukan kemarin (24/11) di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari. Hadir dalam kesempatan tersebut seluruh kepala desa se Gunungkidul.
“Gratifikasi adalah perbuatan oleh PNS atau penyelenggara negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan ketugasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, menurut Undang-undang No 31 tahun 1999 junto UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, pada dasarnya perbuatan korupsi dapat dikelompokkan menjadi tujuh macam, salah satunya gratifikasi.
“Karena itu, kami mengingatkan perangkat desa untuk berhati-hati terhadap gratifikasi. Sebab, sebagai pejabat negara di tingkat paling bawah, seorang kepela desa dan jajarnnya, rawan kepentingan ketika menerima bantuan,” ucapnya.
Namun diakui, budaya memberi oleh masyarakat adalah bagian kearifan lokal yang masih berlangsung hingga sekarang. Misalnya,kepala desa menyelenggarakan pesta pernikahan danmengundang masyarakat dan perangkat desa. “Jadi, maksimal pemberian yang boleh diterima tidak lebih dari Rp 1 juta. Akan tetapi, pemberian dalam bentuk lain (setoran) berkaitan dengan jabatan bisa dikategorikan sebagai gratifikasi,” terangnya.
Kepala Desa Ngunut, Kecamatan Playen, Edi Darmanto mengaku siap mengikuti mekanisme hukum terkait dengan pemberian yang masuk dalam kategori gratifikasi. “Dengan adanya sosialisasi, kami menjadi tahu jumlah pemberian yang boleh diterima. Untuk Gunungkidul tadi, diinformasikan sebesar Rp 1 juta,” kata Edi Darmono. (gun/jko/ong)