GUNUNGKIDUL – Hingga saat ini gaji guru honorer masih sangat rendah. Pada peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November ini, diharapkan menjadi momen awal untuk memperoleh kesejahteraan.
Salah seorang guru honorer Bayu Prihartanto mengatakan, hingga sekarang upaya peningkatan kesejahteraan dari pemerintah melalui tambahan penghasilan program sertifikasi belum dirasakan. Terutama bagi guru honorer sekolah negeri.
Bayu misalnya, setiap bulan dia mendapat honor sebesar Rp 200 ribu dari sekolah, ditambah honor dari kabupaten sebesar Rp 100 ribu. Angka itu tentunya tak sebanding dengan tugas yang diemban. Tak sebanding pula dengan kebutuhan yang terus meningkat.
“Karena itu kami berharap kepada pemerintah agar gaji guru honorer setara UMK (upah minimum kabupaten),” kata guru olahraga SD 4 Wonosari ini, kemarin (24/11).
Menurut Bayu, honor yang diterima setiap bulan masih di bawah UMK tahun depan sebesar Rp 1.235.700. Apesnya, sudah jauh dari UMK, pemberian honor juga tidak tepat waktu. Terkadang diberikan tiga bulan hingga empat bulan sekali.
Terang saja dengan besaran gaji yang minim, dapur tidak bisa ngepul secara maksimal. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ayah satu anak ini mengembangkan usaha dagang kaki lima.
“Saya memang memilih menjadi guru dan harus bekerja profesional.Namun, kami tetap berharap pemerintah dapat menyejahterakan honorer,” ujar guru yang telah mengabdi sejak 2006.
Tidak ingin larut dalam keluhan, dia akhirnya membuka usaha kecil-kecilan. Setiap hari, dia bangun pukul 5.00 untuk belanja dan menyembelih ayam. Kemudian dijual pada malam harinya. Bayu bertekad ingin hidup mandiri karena gaji dari guru honorer tidak mencukupi.
“Sebagai pegawai kecil hanya bisa pasrah, berharap ada kebijakan pemerintah berpihak pada kami,” ucapnya.
Menanggapi keluhan honorer, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul Bahron Rosyid berjanji berusaha meningkatkan pendapatan mereka. Salah satunya dalam RAPBD 2016 nanti. Dijelaskan, ada kenaikan pos anggaran untuk guru yang dikontrak oleh pemkab. Dari honor sebesar Rp 600 hingga 700 ribu perbulan, mulai tahun depan naik menjadi Rp 800 sampai 900 ribu.
“Namun kenaikan ini hanya untuk guru yang dikontrak pemkab, sedang untuk yang diangkat sekolah bayarannya masih sama,” kata Bahron.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Gunungkidul Ari Siswanto mengatakan, dalam draf Raperda 2016, eksekutif mengalokasikan anggaran Rp 6,4 miliar. Dana itu untuk honor dan insentif GTT/PTT sebanyak 935 orang.
Untuk GTT/PTT yang diangkat melalui kontrak pemkab akan diberikan bayaran dengan kisaran Rp 800 ribu per bulan. Sedangkan GTT/PTT yang diangkat oleh satuan pendidikan negeri maupun swasta mendapatkan insentif Rp 150.000 setiap bulan.
“Kami mendapatkan keluhan dari PTT dan GTT yang diangkat oleh sekolah, ” kata politikus PKS itu. (gun/ila/ong)