GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
MASIH MENOLAK: Salah seorang warga yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) menancapkan tulisan berisi penolakan pengukuran dan pematokan calon lahan bandara di Dusun Kepek, Glagah, Temon, Kulonprogo, Selasa (24/11).
KULONPROGO – Warga yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) tak ingin kecolongan terkait pengukuran lahan calon bandara. Tak pelak, mereka menjaga tanahnya selama 24 jam.
Selasa (24/11) kemarin, tampak massa WTT terlihat berada di titik kumpul yang ada di sepanjang jalan dusun tempat mereka tinggal di Temon. Seolah menunggu tim BPN yang masuk ke wilayah mereka, beberapa berjaga di gardu ronda. Sedangkan sebagian lagi memantau proses pengukuran oleh tim BPN di lokasi lain.
Di Dusun Kranggon 2, Glagah, wilayah yang merupakan basis domisili warga WTT, terlihat papan berbahan kertas kardus bertuliskan larangan pematokan. Bunyinya “Tanah Ini Tidak Boleh Dipatok”. Tanda serupa juga terlihat di area pertanian di wilayah Pedukuhan Kepek, Desa Glagah.
Bahkan, ketika tim BPN yang dipimpin Plt Kabid Pengukuran Kanwil BPN DIJ Rudi Prayitno hendak melakukan pengukuran di area tersebut, warga WTT langsung mendekat. Mereka berusaha mencegah pengukuran. Sebagian lagi mendekat untuk mengawasi secara langsung lahan milik warga yang bukan anggota WTT.
Anggota WTT Sugito mengatakan, papan larangan sengaja dipasang agar tidak dilakukan pematokan. “Kami pasang tanda karena tanah ini memang tidak dijual. Yang boleh diukur ya silakan, yang tidak boleh ya jangan,” tegasnya.
Ketua WTT Martono mengatakan, walau sudah ditulisi, tapi tetap dijaga agar tidak dipatok. Soalnya ada kabar kalau tidak bisa patok siang, maka akan dilakukan malam hari. “Maka kami jaga,” tegasnya.
Penjagaan oleh warga WTT tersebut dilakukan sampai batas waktu pematokan atau pengukuran habis, yakni selama 30 hari hingga 24 Desember 2015. Mereka mengaku berjaga untuk menghadang jika tim BPN melakukan pengukuran di tanah warga yang menolak pembangunan bandara.
“Selain di Kranggon 2 dan Kepek, kebanyakan warga WTT tinggal di Dusun Munggangan, Bapangan, Sidorejo, Glagah, Kretek, dan Macanan,” ungkapnya.
Martono menegaskan, WTT berkomitmen tidak akan melepaskan tanahnya apapun yang terjadi. Dijelaskan, posisi tanah warga WTT berada di tengah area calon lokasi bandara. “Yang kami tinggali ini centralnya, meliputi tanah hunian dan pertanian,” terangnya.
Menurut Martono, area lahan yang dipertahankan warga WTT totalnya antara 60 hingga 100 hektare. Itu dari total lahan bandara yang mencapai 600 hektare lebih. “Penyampaian pendapat kami hanya direspons dingin oleh pemerintah,” ujarnya.
Dengan kondisi demikian, Martono mengatakan, bukan tidak mungkin bakal membuat posko besar untuk menampung relawan dan simpatisan dari luar WTT. Para relawan yang dimaksud dari kalangan mahasiswa, paguyuban petani lahan pantai (PPLP), Watu Kodok, dan elemen lainnya.
“Posko penjagaan itu dibutuhkan karena posisi area WTT akan terkepung. Kami juga waspada jangan sampai ada orang luar yang mengacau dalam kondisi seperti ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Kabid Pengukuran Kanwil BPN DIJ Rudi Prayitno menyatakan, pada hari pertama pengukuran BPN menurunkan 15 tim terdiri atas 30 anggota. Atau masing-masing dua orang per tim. Mereka melakukan pengukuran secara menyebar di lima desa terdampak megaproyek bandara.
Mengingat sebagian warga belum mengizinkan tanahnya diukur, maka tim bekerja dengan cara mendahulukan tanah yang sudah siap. “Untuk lahan milik warga WTT atau yang tidak diizinkan oleh pemiliknya ya dilewati,” terangnya.

Pengukuran Hari Pertama Relatif Lancar

Berdasarkan pantauan Radar Jogja, hari pertama proses pengukuran berjalan relatif lancar dan kondusif. Terlebih, proses pengukuran memang diprioritaskan untuk warga yang kooperatif dan menunjukkan lahannya untuk diukur oleh petugas.
Koordinator Pengukuran Kanwil BPN DIJ Wisang Wisudanar mengatakan, dia bertugas menjadi coordinator untuk wilayah Palihan II. Ada empat tim yang diturunkan melakukan pengukuran. Wisang mengungkapkan, pihaknya memasang target menyelesaikan pengukuran 20 bidang per hari. “Itu dengan pertimbangan mengejar tenggat waktu 30 hari sesuai amanat undang-undang,” katanya disela proses pengukuran.
Wisang menjelaskan, tim melakukan pengukuran menggunakan data nominatif atau berdasarkan jumlah penduduk. Sementara di seluruh Desa Palihan kurang lebih ada 1.000 bidang lahan warga yang harus diukur.
Kendati demikian, mereka mengaku optimistis mampu menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu. Mereka berusaha menyelesaikan pengukuran dan bisa mengumumkan hasil secepatnya.
“Tenggat 30 hari itu termasuk revisi jika ada warga yang keberatan dengan hasil yang diumumkan,” ungkapnya.
Ditanya kendala, Wisang menyatakan, kerja tim sangat tergantung dengan penunjuk batas atau pemilik lahan. Artinya, pengukuran baru bisa dilakukan ketika pemilik lahan menyaksikan dan menunjukkan lahan miliknya.
“Metode pengukuran siap, berharap penunjuk batas juga siap di lapangan,” katanya.
Menurut Wisang, secara teknis proses pengukurannya meliputi pengukuran bidang per bidang secara keseluruhan. Serta pengukuran keliling lokasi bandara. Sementara untuk makam, mempertimbangkan isu yang ada, diundur terlebih dahulu. “Saat ini yang didahulukan bidang per bidang milik masyarakat,” tandasnya.
Seperti diketahui, proses pengukuran lahan calon bandara di Kecamatan Temon dilakukan usai sosialisasi yang digelar Senin (23/11) lalu. Sedikitnya ada 15 tim yang diturunkan ke lapangan. Dengan rincian empat tim turun di Desa Palihan, lima tim di Desa Glagah. Sisanya di Desa Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo masing-masing dua tim.
“Setiap hari kita melakukan pengukuran sesuai jam kerja, yakni mulai pukul 08.00 sampai 17.00. Dibantu anggota kepolisian untuk menjamin kemanan,” tandasnya. (tom/ila/ong)