JOGJA – Sorotan banyak pihak terhadap banyaknya toko jejaring ilegal di Kota Jogja, mulai terkuak. Hasil dari investigasi Forum Pemantau Indendepen (Forpi) Pakta Integritas Kota Jogja menemukan adanya makelar izin. Sang makelar juga memberikan jaminan keluarnya izin dari Pemkot Jogja.
Koordinator Forpi Pakta Integritas Kota Jogja Winarta menuturkan, dari hasil investigasi Forpi, ada seseorang yang menjadi makelar izin, yakni bernama Karim. Calo izin tersebut disebut yang mengurus izin Ceriamart di Jalan Veteran. “Kami bertemu dengan Tri Wibowo, supervisor. Dia mengaku kalau izinnya sedang diurus Karim,” ujar Winarta, kemarin (24/11) usai investigasi.
Winarta menegaskan, atas informasi tersebut, pihaknya segera menindaklanjuti. Apalagi, Tri Wibowo kepada Forpi mengaku dengan optimistis bisa mendapatkan izin, baik IMBB maupun izin gangguan (HO). “Kami akan kejar. Agar kemudian bisa terbuka,” tambahnya.
Investigasi Forpi ini berawal dari aduan warga Kalangan, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Jogja pada Kamis (19/11) silam. Merekamengadu ke sekretariat Forpi atas keberatan warga terhadap Ceriamart. Warga menolak keberadaan toko jejaring atau waralaba tersebut, karena membuat usaha-usaha warga yang berbentuk toko kelontong menjadi sepi.
Keberatan warga ini, juga mereka sampaikan dalam surat terbuka yang ditandatangani 24 warga. Mereka mendesak pemkot segera menutup usaha ilegal tersebut.
Sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket, kuota 52 sudah terpenuhi. Artinya, jika masih ada toko jejaring yang beroperasi, seharusnya pemkot menindak tegas.
Dua Fraksi di DPRD Kota Jogja, PAN dan PPP juga menyoroti keberadaan toko jejaring yang kembali marak. Mereka mempertanyakan sikap pemkot terhadap toko jejaring tersebut.
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti saat menjawab sorotan kedua fraksi tersebut mengaku telah melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai aturan, pemkot sebelum menutup paksa harus membina terlebih dahulu. “Langkah persuasif, sudah kami lakukan,” kilah HS.
Ia mengungkapkan, jika telah sesuai mekanisme yakni putusan pengadilan dan surat peringatan ketiga, pihaknya baru bisa menutup paksa. “Kalau ketentuan begitu, ya itu yang bisa kami lakukan,” ujarnya. (eri/jko/ong)