JOGJA – Kadipaten Pakualaman diminta mempublikasikan paugeran terkait mekanisme pengangkatan Adipati Paku Alam (PA) yang bertakhta di kadipaten tersebut. Selain menghindari konflik terkait pengangkatan PA, publikasi paugeran juga merupakan amanat UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ.
Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengatakan, paugeran di Kadipaten Pakualaman maupun Keraton Jogja, perlu diketahui masyarakat. Terlebih, nantinya Sultan Hamengku Buwono maupun Adipati Paku Alam yang bertakhta otomatis ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur DIJ.
“Masyarakat harus tahu dan ini sesuai dengan perintah UUK DIJ,” pintanya, kemarin (24/11).
Dikatakan, sesuai pasal 43 UUK, gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan/atau Adipati Paku Alam yang bertakhta berdasarkan UUK DIJ memiliki enam tugas yang meliputi huruf (a) hingga huruf (f). Berdasarkan huruf (a) melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten. Selanjutnya pada huruf (b) mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan penyesuaian peraturan sebagaimana dimaksud huruf (a).
Inung, sapaan akrabnya, menyadari publikasi paugeran tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Karena saat ini Pura Pakualaman masih berkabung. Namun demikian, anggota dewan asal Kotagede itu mewanti-wanti amanat UUK tetap harus dilaksanakan.
Alumnus Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM ini menambahkan, DPRD DIJ hanya akan melakukan verifikasi calon Wakil Gubernur DIJ yang diajukan Pakualaman, yang tak lain adalah Adipati Paku Alam yang bertakhta sesuai dengan paugeran.
“Keluarga Pakualaman juga harus berembuk dengan baik, sehingga hasilnya juga akan baik. Pembicaraan harus dilakukan dengan suasana wening (mengendap) dan tidak perlu tergesa-gesa,” ungkapnya.
Langkah tersebut perlu dilakukan agar keputusan yang diambil tidak sampai menimbulkan gejolak di kemudian hari. Semua keluarga besar Pakualaman harus dilibatkan untuk diajak bicara membahas masa depan kepempinan kadipaten yang berdiri sejak 17 Maret 1813 ini.
Dari Pakualaman, Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Pakualaman KPH Tjondrokusumo mengatakan, tengah menyiapkan segala hal terkait jumenengan PA X. Namun, dia belum bisa memastikan waktu pelaksanaan jumenengan.
Terkait permintaan DPRD agar melakukan publikasi paugeran, Tjondro menyatakan saat ini sedang dibicarakan dengan keluarga besar Pakualaman. “Ya ini sedang kita bicarakan. Apa-apa saja yang harus kita lakukan,” ujarnya ketika dihubungi via telepon.
Persiapan jumenengan itu merupakan tindak lanjut dari dawuh (perintah) Tjondro sebagai Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan yang dikeluarkan pada Minggu (22/11). Sebagai penghageng, Tjondro memerintahkan diadakan pengumuman atau deklarasi pengukuhan Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo (KBPH) Suryodilogo untuk melanjutkan takhta Pakualaman menggantikan ayahnya, mendiang PA IX Ambarkusumo.
Pengumuman disampaikan sesaat menjelang jenazah PA IX Ambarkusumo diberangkatkan ke peristirahatan terakhir di Astana Girigondo, Kulonprogo.
Terpisah, Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan versi PA IX Anglingkusumo, KGPH Widjojokusumo mengingatkan, masalah suksesi di Pakualaman belum selesai. Selama ini penobatan KPH Ambarkusumo sebagai PA IX hanya didukung oleh putra-putri PA VIII yang terlahir dari garwadalem KRAy Purnamaningrum. Sedangkan saudara-saudaranya dari garwadalem KRAy Retnaningrum tak menyetujui jumenengan PA IX Ambarkusumo.
Dari kedua istrinya PA VIII memiliki 16 orang anak atau wolu sisih karena masing-masing melahirkan delapan keturunan. Dari KRAy Retnaningrum lahir lima putra, dan tiga perempuan. Sedangkan dari KRAy Purnamingrum menurunkan empat laki-laki, dan empat orang putri.
Dari 16 orang keturunan PA VIII itu, saat ini tinggal sepuluh orang karena enam orang telah meninggal. Keturunan laki-laki tertua sekarang adalah PA IX Anglingkusumo.
Untuk menyelesaikannya polemik suksesi itu, Widjojo meminta agar dilakukan musyawarah seluruh keluarga besar Pakualaman terutama ahli waris PA VIII. Widjojo kembali mengatakan, keputusan yang diambil tidak perlu terburu-buru.
Putra bungsu PA VIII dari garwadalem KRAy Retnaningrum itu menyesalkan adanya deklarasi Suryodilogo yang dilakukan di depan peti jenazah yang akan diberangkatkan ke pemakaman.
“Kesannya seperti saksi mayat saja. Kayak orang yang akan menikah di depan peti jenazah. Ada apa kok harus terburu-buru,” katanya. (pra/kus/ila/ong)