BANTUL – Jumlah pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) cukup tinggi. Itu tampak dari banyaknya jumlah rekomendasi yang dilayangkan Panwas Pilkada. Hingga kemarin (24/11) Panwas Pilkada setidaknya telah melayangkan 36 rekomendasi dugaan pelanggaran pilkada. “Ada 36 yang sudah kami tindaklanjuti,” terang Komisioner Panwas Pilkada Bantul Divisi Sumber Daya Manusia Nuril Hanafi.
Puluhan dugaan pelanggaran ini dari berbagai kategori. Misalnya, kampanye di tempat ibadah, kampanye di luar jadwal, pemasangan alat peraga kampanye (APK) hingga dugaan pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye. Khusus pemanfaatan fasilitas pemerintah, Nuril mengaku masih belum mengantongi cukup bukti.
Ya, beberapa waktu lalu salah satu pasangan calon bupati-wakil bupati diberitakan gencar menunggangi berbagai kegiatan kebudayaan yang didanai dana keistimewaan (danais) untuk kepentingan kampanye.”Dugaan (penggunaan anggaran pemerintah) ada. Tapi belum ada bukti-bukti yang kuat untuk menyimpulkan,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Nuril, sebagian laporan dan temuan Panwas Pilkada tersebut masih ada yang diproses. Nuril menambahkan, dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama tahapan pilkada juga menjadi temuan Panwas Pilkada. Tidak sedikit ASN di lingkungan pemkab Bantul yang diduga terlibat dalam aksi dukung-mendukung salah satu pasangan calon. Namun demikian, dugaan pelanggaran netralitas ASN belakangan ini kian menurun. “Tapi dugaan keterlibatan pamong desa masih ada,” ungkapnya.
Menurutnya, tidak semua rekomendasi dugaan pelanggaran berujung sanksi. Namun demikian, ada beberapa dugaan pelanggaran yang telah berbuah pemberian sanksi. “Yang sudah ada sanksinya kasus pemalsuan tandatangan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP),” urainya.
Terkait dugaan pelanggaran, kata Nuril, Panwas Pilkada hanya berwenang memberikan rekomendasi. Pemberian sanksi merupakan wewenang KPU kabupaten.(zam/din/ong)