JOGJA – Kekurangan anggaran untuk membayar tunjangan hari raya (THR) PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DIY pada 2016 sebanyak Rp 4 miliar, diminta untuk dikonsultasikan kepada Menteri Keuangan, dan bukan diambilkan dari anggaran lokal. Sebab pembayaran THR, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Hal itu ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Crisnandi. Menurutnya,
THR untuk PNS yang akan dibayarkan mulai tahun depan, merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah yang masih kesulitan untuk memenuhi pembayaran THR tersebut, harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
“Memang sudah diputuskan, THR untuk semua pegawai negeri atau gaji ke-14 besarannya satu kali gaji bulanan pada 2016. Tetapi, ternyata dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat tidak mencukupi untuk pembayaran THR PNS tersebut. Karena itu, saya minta bisa dikonsultasikan ke Kementerian Keuangan,” ujar Yuddy di sela acara simposium pelayanan publik di Kepatihan kompleks Kantor gubernur DIJ, kemarin (24/11).
Yuddy mengingatkan, jangan sampai kekurangan anggaran diambilkan dari anggaran untuk pembangunan. “Kepentingan masyarakat harus diutamakan,” tandasnya.
Yuddy mengatakan, kebijakan THR PNS sudah dipikirkan pemerintah pusat dengan matang, sehingga anggarannya pun disediakan. Jika masih ada yang kekurangan, agar menjalin komunikasi dalam rangka konsultasi ke Kementerian Keuangan. Terutama daerah yang sudah mendapat lampu merah, yaitu yang belanja pegawai sudah lebih dari 56 persen.
Lebih jauh dikatakan, jika nanti THR atau tunjangan ke 14 bisa diberikan, pihaknya akan mempertegas sanksi bagi PNS yang tidak disiplin. Termasuk sanksi tegas bagi PNS yang tidak netral dalam pilkada. “Otomatis PNS yang tak disiplin sanksinya berat,” ujar Yuddy.
Pada bagian lain, Pemprov DIJ siap melaksanakan penghematan anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran THR PNS yang akan dibayarkan mulai tahun depan. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ, Bambang Wisnu Handoyo mengaku akan melakukan efisiensi program yang tidak relevan.
“Seperti anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk FGD (Focus Group Discussion) diilangi saja, FGD tidak pernah fokus,” ujar pria yang biasa disapa BWH ini. Menurut dia, pihaknya akan mendorong supaya SKPD bisa lebih fokus dan efektif dalam melaksanakan program kegiatan. BWH mencontohkan seperti konsep awal tentang pelabuhan. “Ada beberapa study, kenapa tidak sekali saja, kita mau fokus di mana,” lanjutnya.
BWH mengatakan, efisiensi belanja adalah hal yang paling masuk akal untuk mencukupi kekurangan anggaran. Sedangkan untuk menaikkan pendapatan, justru lebih sulit direalisasikan. Dalam APBD DIJ 2015 belanja gaji PNS mencapai 14,59 persen atau Rp 540 miliar dari total APBD DIJ sebesar Rp 3,8 triliun.
Terkait pernyataan Menteri Yuddy, tentang kemungkinan meminta penambahan DAU ke Kementerian Keuangan, BWH mengaku pesimistis hal itu terwujud. Terlebih saat ini APBN 2016 sudah ditetapkan. “Masalahnya APBN sudah ditetapkan dan tinggal menunggu perpres,” ujarnya.
Seperti diketahui di lingkungan Pemprov DIJ anggaran yang dibutuhkan untuk THR mencapai sekitar Rp 24 miliar untuk sekitar tujuh ribu PNS. Dari anggaran yang dibutuhkan tersebut, yang bersumber dari DAU pemerintah pusat Rp 20 miliar. Sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp4 miliar, yang harus diambilkan dari APBD DIJ.(pra/jko/ong)