BANTUL – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul gencar melakukan sosialisasi besaran upah minimum kabupaten (UMK) 2016 kepada seluruh perusahaan dan serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI).
Namun demikian, hingga kemarin (25/11) belum ada satu pun perusahaan yang mengajukan penangguhan penerapan UMK sebesar Rp 1.297.700 yang ditetapkan Gubernur DIJ Sultan Hamengku Buwono X pada awal bulan lalu itu.
Kasi Hubungan Industrial Disnakertrans Bantul An Nursina Karti mengatakan, sosialisasi UMK 2016 masih berjalan. Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh perusahaan dan SPSI mengetahui besaran UMK 2016. “Dan perusahaan dapat mengajukan penangguhan bila keberatan,” terang An Nursina, kemarin (25/11).
Hanya saja, kata An Nursina, ada sejumlah prosedur bagi perusahaan yang ingin mengajukan penangguhan. Di antaranya, ada kesepakatan tertulis antara perusahaan dan pekerja. Tak hanya itu, Disnakertrans juga akan melakukan survei sebelum mengabulkan permohonan penangguhan penerapan UMK. “Lamanya penangguhan juga tergantung persetujuan karyawan. Bisa setahun,” ujarnya.
Senada diungkapkan Kepala Disnakertrans Bantul Susanto. Menurutnya, Disnakertrans telah memberikan kesempatan waktu bagi perusahaan yang ingin mengajukan penangguhan penerapan UMK 2016. “Permohonan penangguhan diajukan minimal dua minggu sebelum UMK baru diberlakukan,” jelasnya.
Meski begitu, Susanto berharap tidak ada perusahaan yang akhirnya mengajukan penangguhan penerapan UMK 2016. Dia berpendapat pasca penerapan UMK kondisi Kabupaten Bantul cukup terkendali. Selain belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan, di antara buruh juga tampak adem-ayem. Tak ada gejolak di internal kalangan buruh yang keberatan dengan besaran UMK baru. Kondisi ini ditengarai karena mekanisme penetapan UMK 2016 mengacu PP pengupahan.”Jadinya UMK lebih tinggi daripada KHL (kriteria hidup layak),” ungkapnya.
Bekas Kepala Disdukcapil ini tak menampik beban perusahaan kian berat. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Mulai, melemahnya nilai tukar rupiah, pasar bebas ASEAN, hingga menanggung beban pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan para karyawan. “Salah satu cara menangkal kondisi kelesuan ekonomi ya dengan mencintai produk dalam negeri,” tambahnya.(zam/din/ong)