JOGJA – Pada peringatan Hari Guru Nasional kemarin (25/11), masih ada kisah pilu yang dihadapi oleh para pengajar. Khususnya, bagi guru yang masih berstatus honorer maupun tenaga bantu (naban). Mereka belum mendapatkan penghargaan yang layak dari sisi kesejahteraan.
Terlebih, ada pelimpahan pengelolaan SMA/SMK yang semula dibawah kabupaten/kota ke provinsi. Hal itu membuat khawatir para guru honorer yang berstatus naban. Pasalnya, mereka khawatir jika dikelola provinsi, statusnya kembali menjadi Guru Tidak Tetap (GTT) murni dengan gaji sesuai jam mengajar. Beda dengan naban yang digaji sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Hal itu dikeluhkan oleh Ketua Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia (PHSNI) DIJ Subandi saat beraudiensi di DPRD DIJ, kemarin (25/11). Menurut Subandi, sebelum diangkat menjadi naban, dengan SK Wali Kota Jogja pada 2008, guru honorer digaji sesuai jam mengajar. Subandi yang merupakan guru di SMK 6 Jogja ini menerangkan, honor per jam mengajar antara Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu. Kalau mengajar setiap bulan sepuluh jam, maka sebulan gaji yang diterima antara Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu. “Sementara saat menjadi naban mendapatkan Rp 1.302.500 sesuai UMK,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia khawatir jika nantinya dilimpahkan ke provinsi, naban guru SMA/SMK akan kembali menjadi GTT murni. Karena naban hanya diterapkan di Kota Jogja saja. Kekhawatiran lain, tidak cairnya tunjangan sertifikasi guru pada 2015 ini.
Sebab, ketika hal itu ditanyakan ke Dinas Pendidikan Kota Jogja, jelas Subandi, bertentangan dengan PP nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Sementara mereka diangkat naban pada 2008.
“Jawaban dinas membuat kita tidak bersemangat. Sebelum jadi naban, gaji yang diperoleh sangat kecil,” ujarnya.
Hal serupa diungkapkan guru SMK 2 Jogja Yulianto. Dia mengaku sudah menjadi guru honorer di SMK 2 sejak 2000. Gaji yang diterima saat itu Rp 50 ribu. Sampai turun SK Wali Kota Jogja tahun 2008, dia ikut diangkat menjadi naban. Pada 2010, Yulianto mengikuti uji sertifikasi guru. Kemudian pada 2012 mendapat sertifikasi, meski jumlahnya tidak sama dengan guru PNS.
“Sampai 2014 lancar, tapi 2015 ini ada kendala sertifikasi tidak cair. Kabarnya bertentangan dengan PP 48/2005 yang tidak boleh mengangkat honorer,” ujarnya.
Terkait hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja Budi Asrori mengatakan, tidak cairnya sertifikasi bukan karena pengangkatan naban melalui SK Wali Kota yang dianggap bertentangan dengan PP. Tetapi, karena Disdik Kota Jogja belum menerima surat keterangan tanda penerima (SKTP) tunjangan profesi bagi guru naban.
“Persoalannya karena di pusat belum ada SKTP untuk guru naban ini. Jadi urusannya di pusat,” jelasnya.
Budi menambahkan, saat ini jumlah GTT maupun naban di Kota Jogja total berjumlah 522 orang. Terdiri dari 234 guru naban yang diangkat oleh kepala disdik dan diperbarui setiap tahun. Serta 288 orang yang merupakan GTT/PTT murni atau yang diangkat oleh kepala sekolah. Untuk nasib naban setelah pelimpahan ke provinsi, Budi mengaku belum bisa menjawab.
“Saat ini kami sedang mencocokan database untuk SMA/SMK untuk penyerahan ke provinsi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, sebenarnya kasus di Kota Jogja tersebut juga terjadi di wilayah lain. Tapi, khusus di Kota Jogja kasusnya spesifik dengan adanya guru tetap di sekolah negeri yang menjadi naban. Sementara, di wilayah lain hanya ada guru tetap yayasan.
“Persoalan ini juga sudah dicarikan solusinya ke Kementerian Pendidikan, tapi belum ada solusinya,” ungkapnya.
Aji, sapaannya, menyarankan ke Pemkot Jogja untuk mengalihkan guru naban ke pendidikan dasar maupun menengah di Kota Jogja yang masih kekurangan tenaga pendidik. Itu sebagai solusi terkait guru naban SMA/SMK di Kota Jogja.
“Kami memberikan rekomendasi supaya naban tetap bisa diperpanjang dan tidak terbentur dengan administrasi. Mereka bisa jadi tenaga pendidik di SD yang masih kekurangan,” ujarnya. (pra/ila/ong)