MAGELANG – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Magelang menyesalkan aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Magelang (AMPPM) pada sekolah yang diduga memunculan siswa siluman. Salah satunya adalah LSM Magelang Bersatu (Mabes). Lembaga nirlaba ini menyesalkan aksi demonstrasi yang dilakukan hampir setiap minggu di beberapa SMAN dan SMP yang ada.
Langkah protes LSM Mabes adalah dengan melayangkan surat pada Sat Intelkam Polres Magelang Kota. Mereka minta agar membekukan izin aksi yang dilakukan AMPPM.
“Kami pertanyakan izin aksi demonstrasi di beberapa sekolah akhir-akhir ini. Akibat aksi-aksi yang diadakan di depan sekolah, mengganggu proses belajar mengajar,” kata Pimpinan Harian LSM Mabes Magelang Amin Suryo kemarin (25/11).
Menurut Amin, jika warga ingin protes soal proses penerimaan peserta didik baru, tidak harus diluapkan dengan cara-cara yang kurang tepat. Mereka tidak harus berdemo di depan sekolah, yang menimbulkan dampak negatif psikologis peserta didik.
“Ironisnya, aksi dilakukan di sela-sela jam belajar mengajar. Bayangkan kalau anak tengah belajar, di luar ada keramaian pakai megaphone, itu kan sangat mengganggu,” tuturnya.
Ia minta, semestinya aksi protes dilakukan lebih elegan daripada menggelar aksi dan orasi di depan sekolah yang justru mengganggu jalannya pembelajaran.
“Saya mendukung penuh apa yang dilakukan kawan-kawan Mabes untuk menghentikan aksi demo yang dilakukan Adburahman. Bila masih berjalan kami akan menempuh jalan lain,” tegas Pelindung LSM Mabes Magelang Abdul Karim.
Karim juga mencermati, aksi demo terjadwal setiap pekan di beberapa sekolah ada kejanggalan. Pihaknya menemukan beberapa kepala sekolah mendapat surat edaran, mengenai adanya demo berkelanjutan tersebut.
“Aksi demo di depan sekolah sungguh mengganggu aktivitas belajar. Kami siap untuk menghentikan orang-orang yang sok jadi pahlawan dan tidak mau introspeksi diri,” kritiknya.
Kasubag Humas Polres Magelang Kota AKP Esti Wardiani mengaku akan menindaklanjuti surat protes terkait aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah orang tersebut.
“Walau ada protes dari masyarakat, sepanjang aksi itu damai dan tidak anarkis, polisi tidak berwenanang menghentikan. Apalagi sampai membekukan izin,” kata Esti.
Sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat, siapa saja boleh berunjuk rasa. Kecuali aksi tersebut dilakukan di tempat larangan. Misal, kantor pemerintahan, sekolah, dan fasilitas publik.
“Polisi akan tetap memberikan keamanan sepanjang aksi demo yang dilakukan Pak Abdurohman bersama massa-nya di luar sekolah. Kalau sudah mengindikasikan ada tindak anarkis atau masuk ke sekolah dan provokatif, kami akan beri tindakan tegas,” janjinya.(dem/hes/ong)