JOGJA – Selama sepekan ke depan, Pemkot dan DPRD Kota Jogja bakal sibuk untuk membahas APBD 2016. Kesibukan kembali bertambah dengan agenda tahun depan yang sudah memasuki tahun politik. Berbagai potensi anggaran titipan, menjadi perhatian pemkot dan dewan. Apalagi, dari pencermatan yang sudah dilakukan, dua mata anggaran melonjak. Yakni anggaran pengadaan tanah, dan terbaru anggaran untun PDAM Tirtamarta. Besarnya mencapai Rp 50 miliar.
Terhadap lonjakan drastis itu, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti memastikan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme, Ddalam hal ini pada legislatif dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
“Yang jelas, saya saja belum memikirkan untuk pilwali. Apalagi, soal adanya politisasi anggaran. Kami serahkan ke mekanisme untuk mencermati,” ujar HS, sapaan akrabnya, kemarin (25/11).
HS mendukung agar anggaran benar-benar terbebas dari politisasi. Tanpa menyebut pihak yang mempolitisasi anggaran, HS mengaku sejak awal sudah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencermati. “Mudah-mudahan di komisi, dan banggar, benar-benar bisa mencermati,” tandasnya.
Dugaan adanya politisasi anggaran ini menguat dalam pembahasan. Setelah anggaran pengadaan tanah yang meningkat, untuk PDAM Tirtamarta juga melonjak drastis. Tahun ini, perusahaan daerah itu meminta tambahan dana Rp 58 miliar.
Permintaan tambahan tersebut mendapatkan kritikan dari wakil rakyat. Komisi B melihat adanya ketidakberesan atas anggaran tersebut. Padahal, tahun ini, perusahaan air minum itu belum mampu memenuhi harapan. “Katanya untuk memperbaiki jaringan. Masak sebesar itu?” ujar Wakil Ketua Komisi B Rifki Listianto.
Politikus dari PAN ini meminta PDAM bisa memberikan data detil mengenai rencana anggaran tersebut. Kemudian, bersanding dengan target. “Kami sudah minta PDAM untuk menjelaskan target-target yang belum bisa terpenuhi,” jelasnya.
Dia juga mempertanyakan realisasi tersebut. Sebab, perbaikan pipa-pipa rusak dan using, baru mendapatkan kajian naskah akademik tahun ini. “Kami harapkan mekanisme dilalui,” sarannya.
Selain itu, lanjut dia, penyertaan modal untuk PDAM Tirtamarta juga masuk di Raperda 2016. Itu artinya, jika dewan tetap menganggarkan, ada yang menabrak aturan. “Sikap PAN jelas menolak. Kalau pun tetap dipaksakan, kami harapkan kejaksaan ikut mengawasi,” pintanya.
Terlebih, dengan pemasukan yang diberikan perusahaan pelat merah itu terhadap APBD juga tak sebanding. Selama lima tahun terakhir, hanya Rp 900 juta. “Ini ada faktor terburu-buru. Jika tetap dipaksakan, kami terus terang khawatir,” katanya. (eri/jko/ong)