GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
MUNCUL GEJOLAK: Forum Aliansi Tahta untuk Rakyat menggelar aksi menolak rencana jumenengan pKBPH Prabu Suryodilogo sebagai Sri Paduka Paku Alam X di halaman DPRD DIJ, Rabu (25/11).
JOGJA – Pura Pakualaman memastikan siap mempublikasikan paugeran (aturan adat) sebagaimana diperintahkan pasal 43 huruf (a) dan (b) UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Langkah mempublikasikan paugeran itu sejalan dengan rencana Pakualaman menggelar jumenengan Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo (KBPH) Suryodilogo sebagai Paku Alam X.
“Persiapan terus kami lakukan,” kata Ketua Hudyana Jogjakarta Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Kusumoparastho, kemarin (25/11).
Dia mengklaim, tak ada aturan yang dilanggar. Baik paugeran maupun prosesi adat jumenengan adipati kesepuluh Pakualaman. Pernyataan Kusumoparastho itu sekaligus menjawab tudingan Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan versi KGPAA Paku Alam IX Anglingkusumo, KGPH Widjojokusumo yang menyebut deklarasi Suryodilogo sebagai Paku Alam X tidak sah.
Gara-gara perintah mengumumkan Suryodilogo sebagai penerus takhta dikeluarkan Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan KPH Tjondrokusumo. Alasannya, kasentanan yang dipimpin Tjondrokusumo dianggap telah demisioner seiring dengan meninggalnya KGPAA Paku Alam IX Ambarkusumo. Lantaran orang yang telah membentuk kasentanan telah berhalangan tetap, maka otomatis lembaga yang dibentuk Paku Alam IX Ambarkusumo dianggap demisioner.
Kok ada demisioner. Itu kan sudah ada strukturnya dalam organisasi kadipaten. Sebagai kunci adalah Kawendana Kasentanan,” jelas Kusumoparastho.
Menurut dia, penunjukan Suryodilogo sebagai penerus tahta sudah sesuai paugeran di Kadipaten Pakualaman. Yakni putra sulung atau putra laki-laki tertua dari PA IX berhak menjadi penggantinya. Apalagi oleh ayahnya, Suryodilogo sudah dinobatkan sebagai putra mahkota atau pangeran pati pada 2012 lalu.
Tentang pengalaman penunjukan putra mahkota tersebut, Kusumoparastho menjelaskan pernah terjadi di era Paku Alam II. “Paku Alam II sudah menunjuk putra mahkota, tapi wafat mendahului adipati sehingga penerus takhta beralih kepada adiknya,” jelasnya.
Lebih jauh dikatakan, kawedanan kasentanan akan mengirimkan surat ke DPRD DIJ untuk pengisian jabatan Wakil Gubernur DIJ. Pengajuan surat ke parlemen akan menunggu hingga prosesi jumenengan Paku Alam X dilaksanakan.
Kusumoparastho mengungkapkan, untuk bertakhta sebagai Paku Alam X harus sesuai aturan. Di antaranya merupakan anak laki-laki tertua Paku Alam IX dan harus melalui prosesi adat Pakualaman.
Misalnya, calon adipati harus lenggah (duduk) di di Bangsal Sewatama dengan ampingan pusaka tombak Kangjeng Kyai Buyut, dan Kangjeng Kyai Paku Baru. “Setelah itu akan dilakukan kirab, mengenalkan Paku Alam yang baru ke masyarakat,” jelasnya.
Sebaliknya, kerabat Pakualaman lainnya KPH Wiroyudho punya pandangan berbeda. Dia mengatakan, penobatan pangeran pati yang dilakukan beberapa sesaat sebelum pemakaman Paku Alam IX Ambarkusumo, tidak pernah ada dalam paugeran.
“Sebutan pangeran pati dalam sejarah Pakualaman tidak pernah ada. Biasanya langsung jumenengan,” kata Wiroyudho.
Wiroyudho menduga, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X yang hadir melayat seolah-olah dijebak untuk menghadiri penobatan pangeran pati yang disisipkan dalam rangkaian acara pemakaman Paku Alam IX Ambarkusumo. Dia kembali menegaskan perintah yang dikeluarkan KPH Tjondrokusumo yang mengumumkan Suryodilogo sebagai pangeran pati juga tidak sah. Sebab, lembaga yang dipimpin Tjondrokusumo sudah demisioner.
“Tidak boleh lagi mengeluarkan keputusan mengangkat pangeran pati yang juga tidak ada paugeran-nya,” tegasnya.
Sebagai kerabat, dia menyayangkan tindakan tidak etis itu. Jenazah Paku Alam IX Ambarkusumo belum dimakamkan dan masih dalam masa berkabung, namun sudah ada deklarasi penerus takhta. Dalam kesempatan itu, dia berharap Pemprov DIJ dan Keraton Jogja berada di tengah dan tidak ikut campur tangan urusan internal Pakualaman.
“Biarkan kami menyelesaikan rumah tangga kami sendiri,” tegasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Rany Widayati mengatakan, proses pengisian jabatan Wakil Gubernur DIJ sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIJ Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Politikus Partai Golkar tersebut mengatakan, di perdais sudah diatur mekanisme dan aturan pengisian jabatan wagub. “Kita ikuti saja aturan dalam perdais itu,” ujarnya.
Rani mengaku tidak khawatir bila nantinya dalam pengisian jabatan wagub itu ada surat yang diajukan dua lembaga Kawedanan Kasentanan Pakualaman ke DPRD DIJ. Sesuai UUK DIJ dan perdais sudah ditegaskan Wagub DIJ adalah Paku Alam yang bertakhta. Pengertian bertakhta dibuktikan dengan paugeran, prosesi jumenengan, siapa yang melantik, sampai tempat dilaksanakannya jumenengan tersebut.
“Itu yang diakui sesuai perdais. Kalau di luar itu tidak diakui,” kata Rany.
Di sisi lain, aksi menolak rencana jumenengan Suryodilogo sebagai Paku Alam X disuarakan Arifin Wardiyanto dari Forum Tahta untuk Rakyat (Fatur) di halaman gedung DPRD DIJ, kemarin. Arifin membentangkan spanduk bertuliskan “Stop Penobatan Paku Alam X, karena Paku Alam IX yang Sah yang Sesuai dengan Paugeran dan Diangkat oleh Rakyat Masih Ada”. (pra/kus/ila/ong)