HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
PROSES PENGUKURAN: Tim dari BPN Kanwil DIJ saat melakukan pengukuran tanah calon bandara di Palihan, Temon, Kulonprogo, kemarin (25/11).
KULONPROGO – Hari kedua proses pengukuran lahan calon bandara internasional di Kecamatan Temon, Kulonprogo berlangsung kondusif. Pemilik lahan juga datang untuk menyaksikan pengukuran. Selain menunjukkan lahan yang dimiliki, mereka ingin mengetahui harga dan teknis relokasi.
“Mereka berharap setelah dilakukan pengukuran secepatnya ada kejelasan tentang harga,” tandas Dukuh Palihan I Suradi, kemarin (25/11).
Ditanya apakah ada warga yang sudah menyebutkan nominal harga ganti rugi, Suradi mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menjawab. Ia hanya memastikan, total lahan milik warga Pedukuhan Palihan I luasnya mencapai 4.800 meter hingga 5.000 meter persegi. “Petaknya memanjang sampai ke batas tanah Pakualam Ground (PAG),” ungkapnya.
Suradi menjelaskan, hari pertama pengukuran dilakukan dari ujung barat perbatasan Desa Palihan dan Sindutan. Pengukuran dilakukan dari barat terus ke timur. Dalam pengukuran itu, semua pemilik tanah atau hak waris dilibatkan.
Warga diminta ada di lokasi saat dilakukan pengukuran. Karena ada sebagian lahan yang tidak ada patok kikis batas tanahnya. Padahal, untuk mentukan batas lahan milik warga harus ada kesepakatan antarpemilik lahan.
“Jadi kalau pemilik lahan tidak ada di lokasi, kita mengalami kesulitan untuk menentukan batas tanahnya,” jelasnya.
Suradi menambahkan, pada pengukuran pertama, tim mampu menyelesaikan 20 bidang lahan. Total bidang di wilayah Palihan I ada sekitar 140 bidang. Terdiri dari dua rumah, dan sisanya lahan pertanian kering.
“Tanggapan masyarakat di sini baik, warga mau membantu. Hal itu bisa dilihat dari sikap kooperatif warga yang menunjukkan batas tanahnya,” ungkapnya.
Terpisah, Sekda Kulonprogo Astungkoro menyampaikan, ada sekitar 4.009 bidang tanah milik warga yang akan beralih fungsi menjadi bandara. Dia berjanji akan mengawal proses pengukuran yang dilakukan di lima desa di Kecamatan Temon. Harapannya, nilai ganti rugi bisa diterima oleh warga. Astungkoro menjelaskan, ada sekitar 500 warga yang terkena dampak lahan bandara. Nantinya mereka akan direlokasi.
“Luas lahan untuk relokasi dibutuhkan sekitar 21 hektare. Lokasinya juga masih berada di Kecamatan Temon,” terangnya.
Pada bagian lain Astungkoro menyatakan, realisasi bandara internasional di Temon ini meliputi beberapa tahap. Tahap pertama, perencanaan yang sudah dilakukan Angkasa Pura I dan Kementerian Perhubungan. Dilanjutkan tahap persiapan dengan ditandai keluarnya Izin Penetapan Lokasi (IPL) Gubernur DIJ.
Nah, saat ini sudah masuk tahap pelaksanaan, ada delapan proses yang akan dilalui,” ungkapnya.
Kepala BPN Kulonprogo Muhammad Fadhil memaparkan, sebagai kelanjutan IPL, tim membentuk Satgas A dan B. Satgas A bertugas mengukur tanah dan mengumpulkan data fisik tentang tanah.
“Kendati tanah sudah bersertifikat, tetap diukur lagi karena kaitannya dengan ganti rugi,” paparnya.
Jika terjadi perbedaan surat bukti hak milik dengan kenyataan di lapangan, maka yang digunakan adalah hasil pengukuran di lapangan. Termasuk jika terjadi sengketa batas akan dimediasi dengan pamong desa. “Seandainya tak selesai di tingkat desa, maka lanjut ke pengadilan,” ungkapnya.
Sedangkan tugas Satgas B mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan tanah. Bukti kepemilikan tanah yang asli tidak serta merta langsung diambil, karena bukti itu akan diserahkan saat pemberian ganti rugi.
“Satgas hanya akan meminta salinan fotokopi sertifikatnya saja, untuk perisapan pelepasan hak saat ganti rugi,” katanya.
Hasil pengukuran dan bukti kepemilikan akan diumumkan di balai desa, kecamatan, dan lokasi letak tanah. Pada proses itu, warga bisa mengajukan keberatan jika merasa masih ada yang tidak sesuai. “Seteleh clear, data nominatifnya diserahkan ke tim penilai untuk penentuan besaran harga,” tuturnya.
Dijelaskan, setelah nilai keluar maka musyawarah ganti rugi dilakukan. Bentuk ganti rugi selain uang relokasi, juga untuk bangunan yang diambilkan dari uang penggantian yang layak.
Sementara itu, warga yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) terus memantau proses pengukuran lahan calon bandara. Massa WTT selalu mengikuti dan mengawasi anggota tim kemana saja mereka pergi.
Humas WTT Agus Subianto mengungkapkan, setiap pergeseran atau perpindahan lokasi dalam proses pengukuran dipastikan tidak lepas dari pengawasan mereka.
“Petugas mau mengukur silakan, tapi kami selalu awasi. Kalau mengukur tanah warga WTT akan kami cegah,” terangnya saat mengawasi pengukuran di tanah tegalan Dusun Kepek, Glagah, Temon, kemarin.
Agus menyatakan, sejauh ini proses pengukuran berjalan tanpa adanya gejolak. Antara petugas BPN dan warga WTT yang menolak pengukuran lahan bandara tidak saling bersinggungan. “Pemantauan ini juga mengantisipasi jika terjadi intimidasi di lapangan,” ungkapnya. (tom/ila/ong)