MAGELANG – Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Magelang (AMPPM) mengaku menghentikan aksi demo ke beberapa sekolah. Meski aksi tersebut untuk memperjuangkan pendidikan murah di Kota Magelang dan bersihnya penerimaan siswa didik baru.
Pilihan menghentikan tersebut bukan buntut adanya tekanan dari LSM Magelang Bersatu (Mabes). Sebelumnya, LSM ini melayangkan surat pada Satuan Intelkam Polres Magelang Kota agar mencabut izin demo AMPPM. Alasan mereka karena saat ini para siswa SMA menjalani tes semesteran.
“Terakhir, kami demo di SMAN 5. Evaluasi kami, mulai kemarin (Rabu) untuk sementara demo ke sekolah dihentikan dulu. Mulai hari ini (kemarin) mulai tes semesteran. Jadi jelas, kami menghentikan demo untuk sementara ini, bukan intervensi pihak lain. Kami sadar murid SMA tengah tes semesteran,” kata Koordinator AMPPM Abdrurahman kemarin (26/11).
Pria yang juga Ketua LSM Lembaga Kajian Otonomi Daerah (LKOD) ini mengaku, aksi tersebut dilakukan hanya ingin menunjukkan, di balik prestasi yang dunia pendidikan Kota Magelang, terutama SMPN 1 dan SMAN 2, ada masalah lain. Yakni biaya pendidikan yang mahal dan persoalan adanya dugaan siswa siluman dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMPN serta SMAN. Ia menengari, hingga kini masih ditutup-tutupi.
Soal pendidikan di Kota Magelang yang mahal, semua orang tahu. Soal dugaan siswa siluman dalam PPDB masih ditutup-tutupi. Padahal banyak masyarakat yang sudah tahu.
Lha aksi kami itu merupakan upaya teguran agar pihak tertentu mengaku salah dan berusaha bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Salah satunya minta maaf atau mundur dari jabatan,” tuturnya.
Abdurohman mengaku, menjalin komunikasi dengan beberapa pihak untuk membawa masalah dugaan siswa siluman tersebut ke ranah hukum.
“Kalau ada anggapan demo kami menganggu proses belajar mengajar, ya setiap orang berhak melakukan penilaian. Kami no comment terhadap penilaian tersebut. Intinya, kami ingin dunia pendidikan di Kota Magelang benar-benar baik dan murah,” ujarnya.
AMPPM menyoroti biaya pendidikan yang mahal. Untuk biaya pendaftaran ulang tingkat SMPN maupun SMAN, orang tua siswa harus merogoh uang hingga Rp 5 Juta. Kalau tidak dibayar, kesempatan mereka hilang karena dipakai orang lain yang mampu. Juga uang gedung yang berkisar antara Rp 5 juta – Rp 7 juta yang oleh sekolah digunakan membuat gapura, pavingisasi, dan lainnya.
“APBD Kota Magelang sangat besar. Kenapa membangun gapura atau memasang paving saja, orang tua murid ditariki uang. Ini kan keterlaluan. Kenapa hal-hal seperti itu tidak dimintakan APBD Kota Magelang. Daripada buat ngaspal jalan yang masih halus,” tegas Abdurohman.(dem/hes/ong)