JOGJA – Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) mendesak pembangunan bandara baru di Temon, Kulonprogo segera direalisasikan. Paling tidak, tahun depan sudah dimulai proses pembangunannya.
JK mengatakan, kebutuhan bandara baru sudah sangat diperlukan di DIJ. “Tadi kami bahas percepatan bandara. Kebutuhan ini mendesak baik secara teknis dan pengembangan wisata,” ujarnya usai pertemuan dengan pejabat Pemprov DIJ di Kepatihan Jogja, kemarin (26/11).
Menurut JK, secara teknis pembangunan bandara baru nanti dibahas lebih lanjut dengan pihak terkait. Termasuk yang berkaitan dengan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 13/PMK.02/2013 tentang biaya operasional, dan pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBN.
Sebab, aturan ini membatasi anggaran pengukuran, di mana disebutkan biaya operasional dan biaya pendukung paling tinggi Rp 1,6 miliar. Padahal kebutuhan untuk proses pengukuran dan pematokan lahan calon bandara di Kulonprogo membutuhkan sekitar Rp 9 miliar.
JK menegaskan, terpenting proses pembangunan bandara bisa segera dilakukan. “Harus mulai tahun depan,” tandasnya.
Sementara itu, dalam pertemuan kemarin Pemprov DIJ diwakili oleh Gubernur DIJ HB X, Sekprov DIJ, Kepala Bappeda DIJ, Kepala Dinas PUP-ESDM DIJ dan Kepala Kanwil BPN DIJ.
Terpisah, Kepala Kanwil BPN DIJ Arie Yuwirin mengatakan, proses pengukuran sudah dimulai Senin (23/11) lalu. Progresnya, tim BPN telah menyelesaikan pengukuran sekitar 30 persen di lima desa. “Diharapkan pada 15 Desember nanti proses pengukuran lahan selesai,” ujar Arie di Kepatihan.
Terkait dengan sekelompok masyarakat yang masih menolak lahannya diukur, Arie mengatakan, akan membuat kajian. Selain itu, juga melakukan pendekatan secara persuasif dan berkoordinasi dengan kepala dusun serta desa setempat.
Arie mengklaim, pada saat sosialisasi pengukuran lahan bandara yang dilakukan awal pekan kemarin, masyarakat yang hadir sudah paham pentingnya bandara baru. “Dengan adanya IPL (izin penetapan lokasi) meski menolak, lahan mereka tetap harus diukur,” jelasnya.
Arie mengungkapkan, proses pengukuran dilakukan untuk semua lahan, tidak hanya tanah milik pemerintah daerah saja. Pengukuran lahan Pakualam Ground (PAG) yang terdampak bandara juga diukur. “Lahan PAG sendiri mencapai 30 persen atau sekitar 170 hektare dari total lahan yang dibutuhkan untuk bandara,” jelas Arie.
Setelah menyelesaikan proses pengukuran lahan, tambah Arie, akan ditindaklanjuti dengan penaksiran harga lahan oleh tim appraisal. Taksiran harga direncanakan mulai Februari 2016 nanti. Sehingga, diharapkan pada Mei-Juni 2016 mendatang proses pembayaran ganti rugi bisa dilaksanakan.
Arie menambahkan, untuk besaran ganti rugi diserahkan semuanya ke tim appraisal. Menurutnya, berdasarkan pengalaman, nilai ganti rugi yang dibayarkan bisa lebih besar tiga hingga empat kali dari nilai jual objek pajak (NJOP). Hal itu berdasarkan pengalaman ganti rugi tanah untuk jalur jalan lintas selatan (JJLS).
“Yang diganti rugi bukan hanya tanah saja, tapi bangunan dan tanaman. Termasuk untuk tanah margersari PAG akan diganti tanaman garapannya,” jelasnya. (pra/ila/ong)