JOGJA – Bagi siapa saja yang tertarik maju dalam pemilihan wali kota (Pilwali) 2017 mendatang, tak perlu khawatir jika harus berhadapan dengan partai politik pengusung. Sebab, tanpa parpol pengusung atau independen, syaratnya kini lebih ringan. Bakal calon wali kota (Bacawali) dari independen di Kota Jogja cukup mengantongi 25 ribu KTP.
Penurunan jumlah dukungan ini terjadi setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi. MK memutuskan, untuk maju dari jalur nonpartisan, syaratnya adalah 8,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) terakhir.
“Kalau di Kota Jogja sekitar 20 ribu. Tapi kalau mau aman, ya 25 ribu sekalian,” ujar Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budiyanto, kemarin (26/11).
Wawan mengungkapkan, jumlah tersebut menurun, karena tak berpatokan terhadap jumlah penduduk, tapi berganti dengan jumlah DPT terakhir. “Ini sesuai keputusan MK,” tuturnya.
Berdasarkan UU nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilukada menyebutkan, persyaratan calon independen untuk kabupaten/kota yang berpenduduk di bawah 250 ribu jiwa, harus didukung 10,5 persen. Kemudian, penduduk 250 ribu-500 ribu, harus didukung minimal 8,5 persen. Sedangkan, penduduk 500 ribu sampai satu juta, didukung minimal 7,5 persen. Dan penduduk di atas satu juta jiwa, didukung 6,5 persen.
Karena sesuai dengan UU tersebut memberatkan, MK membuat keputusan untuk mengganti pengalinya. Jika sebelumnya menggunakan parameter jumlah penduduk, kini menjadi DPT. “Kalau jumlah DPT, pasti lebih kecil daripada jumlah penduduk. Karena DPT hanya penduduk yang memiliki hak pilih,” tandasnya.
Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja, jumlah penduduk Kota Jogja ada 410 ribu jiwa. Dari total seluruh penduduk itu, yang yang wajib KTP atau memiliki hak pilih hanya sekitar 315 ribu jiwa.
Untuk pelaksanaan pilwali, Wawan memastikan, sesuai dengan tahapan pada Februari tahun depan sudah mulai tahapan pertama, yaitu validasi data kependudukan. Kemudian, untuk pelaksanaan pencoblosan Februari 2017.
“Sejauh ini persiapan sudah terus kami lakukan agar pelaksanaan (Pilwali) bisa berjalan sukses. Salah satunya untuk anggaran pelaksanaan pilwali sudah kami ajukan Rp 14,5 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, meski KPU telah siap, sejumlah parpol berbanding terbalik. Beberapa parpol malah sibuk dengan masalah restrukturisasi. Salah satunya Partai Golkar, partai pemenang Pilwali 2011 yang mengusung Haryadi Suyuti dan Imam Priyono.
“Saat ini kami masih menunggu instruksi partai. Karena, masih menyelesaikan masalah internal,” kata Ketua DPD Golkar Kota Jogja Augusnur.
Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja ini juga tak berani berspekulasi untuk pilwali mendatang. Golkar belum memastikan apakah akan kembali mengusung HS yang masih memiliki waktu satu periode lagi untuk mengisi posisi wali kota.
“Kami belum (memikirkan pilwali). Dari pusat juga belum ada instruksi apa pun,” jelas Augusnur. (eri/jko/ong)