GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
BELA SUNGKAWA: Wakil Presiden Jusuf Kalla (dua dari kiri) didampingi Gubernur DIJ Hamengku Buwono X berbincang dengan putra mahkota Pura Pakualaman KBPH Suryodilogo beserta istri, BRAy Atika Suryodilogo, di Bangsal Pura Pakualaman, Jogja, Kamis (26/11).
JOGJA – Dalam kunjungannya ke DIJ, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) juga menyempatkan takziah ke Puro Pakualaman, kemarin (26/11). JK mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam IX.
Setelah dari kompleks Kepatihan, JK naik satu mobil dengan Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X ke Pura Pakualaman. JK ditemui oleh putra mahkota Kanjeng Bendaro Pangeran Haryo (KBPH) Prabu Suryodilogo. Takziah tersebut hanya berlangsung kurang dari sepuluh menit.
Menurut Prabu Suryodilogo, kedatangan JK karena merasa dekat dengan ayahandanya. Keduanya pernah sama-sama menjadi anggota MPR dari utusan daerah. Mereka juga dekat ketika aktif di PMI.
Ya kedatangan kawan lama, Pak JK dulu dekat dengan bapak (PA IX), tidak ada pesan-pesan khusus,” ujarnya.
Seusai pertemuan dengan JK, pria bernama lahir RM Wijoseno Hario Bimo ini akhirnya mau berbicara dengan wartawan. Dia juga sempat meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyebutnya sudah dideklarasikan sebagai PA X melalui Dawuh Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman.
Menurutnya, Penghageng Kawedanan Kasentanan Pura Kadipaten Pakualaman hanya melakukan pemberitahuan KGPAA Paku Alam IX meninggal. “Jadi belum proses jumenengan, bukan deklarasi saya sebagai PA X, bukan,” katanya.
Pria yang biasa disapa Romo Bimo ini menjelaskan, setelah meninggalnya PA IX, di Kadipaten Pakualaman tidak boleh terjadi kekosongan. Oleh karena itu, Kawedanan menunjuknya sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk menjalankan roda pemerintahan Pura Pakualaman. “Kenapa saya Plh, karena saya sudah diangkat sebagai Pangeran Pati (putra mahkota),” ungkapnya.
Menurutnya, sebagai orang Jawa tidak mungkin saat dalam suasana duka atas wafatnya sang raja, lalu begitu saja mengumumkan jumenengan. Apalagi mendeklarasikan sebagai PA X. Romo Bimo mengatakan, saat ini Pura Pakualaman masih berduka.
“Kita paham, duka cita kok deklarasi. Kemarin itu pengumuman anglintir keprabon,” jelasnya.
Ketika disinggung mengenai jumenengan, pria yang menjabat sebagai Kepala Biro Kesra Setprov DIJ tersebut mengatakan, prosesnya masih lama. Paling tidak menunggu setelah 40 hari meninggalnya PA IX.
Meskipun begitu, Romo Bimo mengaku tidak ada persiapan khusus menjelang jumenengan kelak. Sebagai orang Jawa, persiapan yang dilakukan hanya sebatas memantapkan hati saja. “Persiapannya mungkin noto ati saja,” ujarnya.
Sementara ketika disinggung ada pihak-pihak lain, khususnya kubu KGPAA Paku Alam IX Anglingkusumo yang menolaknya sebagai penerus takhta, dia enggan berkomentar. Romo Bimo mengatakan, tidak tahu rekonsiliasi atau dialog apa yang harus dilakukan.
“Dialog apa? Saya mohon maaf, beliau (Anglingkusumo) adalah paman saya, adik dari bapak saya. Saya menghormati beliau,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Arief Noor Hartanto mengatakan, sudah menerima surat pemberitahuan wafatnya KGPAA Paku Alam IX dari Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Pura Pakualaman. Dalam surat tersebut juga sudah dilengkapi dengan akta kematian yang sudah dilegalisir dari Disdukcapil Kota Jogja.
DPRD DIJ kemarin juga menggelar rapat paripurna untuk pemberitahuan ke publik. “Kami mengumumkan ke publik atas surut atau wafatnya PA IX melalui rapat paripurna,” ujarnya.
Langkah selanjutnya, pagi ini (27/11) DPRD DIJ akan menggelar rapat konsultasi dan rapat pimpinan dewan. Hasil keputusan rapat akan dikirimkan ke Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Serta dimintakan SK penetapan pemberhentian dengan hormat kepada PA IX dari jabatan Wakil Gubernur DIJ karena meninggal.
“Setelah ada SK pemberhentian, dikirim ke Kadipaten Pura Pakualaman. Kemudian akan menjadi kewenangan Pura untuk menentukan PA X yang bertahta,” papar Inung, sapaannya.
Saat ini DPRD DIJ tengah menyusun tata tertib (tatib) penetapan Wagub DIJ yang dilakukan melalui pansus. Inung berharap, selama proses di legislatif tersebut, proses di internal Pakualaman juga berjalan. Meski, politikus PAN ini mengaku dewan tidak akan ngoyak-oyak internal Pura Pakualaman. “Nantinya kami juga akan membentuk pansus verifikasi calon wagub,” jelasnya.
Meski mengatakan tidak akan mendesak, Inung berharap, proses pengisian kekosongan jabatan wagub tidak menelan waktu lama. Sebab, masih menyisakan waktu hampir dua tahun ke depan, hingga 10 Oktober 2017. Selama kekosongan jabatan Wagub DIJ, sesuai dengan peraturan maka seluruh kewenangan wagub dirangkap langsung oleh Gubernur DIJ. “Tidak ada Plh, Plt atau dilimpahkan ke Sekprov DIJ,” ungkapnya. (pra/ila/ong)