Oleh; Kusno S Utomo
Redaktur Senior Radar Jogja

Suksesi Pura Pakualaman (4)

MENINGGALNYA KGPAA Suryo Sasraningrat atau Sri Paku Alam IV pada 24 September 1878 silam, secara mendadak memunculkan persoalan dalam suksesi kepemimpinan di Kadipaten Pakualaman. Siapa figur yang akan menggantikannya karena Paku Alam IV tak memiliki anak laki-laki. Keluarga Pakualaman kala itu menghadapi dilema saat hendak menentukan pengganti adipati yang wafat di usia muda 36 tahun.
“Kali ini pilihan sulit, sangat sulit. Apakah akan diambil dari lini yang menurunkan Sri Paku Alam IV atau akan diambilkan dari keturunan Sri Paku Alam II atau III,” tulis KPH Mr Soedarisman Poerwoekoesoemo dalam bukunya berjudul Kadipaten Pakualaman yang diterbitkan Gadjah Mada University Press, 1985.
Problem itu akhirnya terjawab dengan diangkatnya Mayor KPH Suryodilogo yang menjabat Komandan Legiun Pakualaman. Dengan Gouvernements Besluit Nomor 7 tanggal 15 Desember 1878, KPH Suryodilogo diangkat sebagai adipati Paku Alam (PA). Tapi, gelar pangeran yang lahir dari garwa selir Paku Alam II itu belum menggunakan Paku Alam.
Bahkan enam hari sebelum dinobatkan, KPH Suryodilogo ini harus membuat janji kepada gubermen Belanda. Janji itu dilakukan pada 4 Oktober 1877. Dia akan menjabat kepala Kadipaten Pakualaman dengan nama dan gelar KGPAA Prabu Suryodilogo, dan kemudian barulah menjadi KGPAA Paku Alam V.
“Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Pangeran Mayor Aryo Suryodilogo, putra almarhum Sri Paku Alam II dengan ini menyatakan, bahwa jika kami atas kebaikan hati gubermen Belanda akan menggantikan keponakan saya Pangeran Adipati Suryo Sasraningrat IV, kepala Kadipaten Pakualaman, dalam kedudukannya sebagai Pangeran Adipati Kepala Kadipaten Pakualaman, maka kami akan tunduk pada semua aturan yang dianggap perlu untuk dikeluarkan oleh gubermen Belanda bagi Kadipaten Pakualaman,” tulis KPH Suryodilogo.
Selanjutnya juga berjanji mengembalikan ketertiban dan keamaan dalam keluarga Kadipaten Pakualaman dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selain itu mengembalikan utang Kadipaten Pakualaman pada gubermen Belanda sebesar f 100.000 dengan cara yang akan ditentukan kemudian.
“Kami menyetujui bahwa setelah kami dapat memenuhi syarat-syarat di atas dengan sebaik-baiknya, gubermen Belanda baru akan memberikan gelar dan nama “Paku Alam” pada kami dengan pangkat kolonel,” lanjutnya.
“Untuk membuktikan bahwa kami bersedia melaksanakan segala sesuatu yang ditentukan dalam pernyataan ini, maka kami membubuhkan tanda tangan dan segel kami di hadapan Tuan Bastian van Baak, Residen Jogjakarta,” tulis Suryodilogo dalam pernyataan yang diteken pada Jumat 7 Sawal Dal 1807 atau 4 Oktober 1877. (bersambung)