HENDRI UTOMO/Radar Jogja
TERKENDALA: Satgas A dan B dari BPN DIJ tengah melakukan pengukuran lahan calon bandara internasional di tanah milik warga Glagah yang berbatasan dengan PAG, kemarin (27/11).

KULONPROGO – Memasuki hari keempat pengukuran dan pemasangan patok lahan calon lokasi bandara baru di Temon, Kulonprogo, mulai menemui kendala. Selain masalah teknis, Satgas A dan B dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga harus berhadapan dengan warga. Kemarin (27/11), sebagian warga menghadang satgas dan minta agar pengukuran lahan dihentikan.
Seperti dilaporkan dari Kulonprogo, salah satu kendala teknis yang dihadapi, adalah banyaknya pohon perindang yang menyebabkan alat GPS Geodetik sulit terkoneksi dengan base transceiver station (BTS) atau base stasion (BS) yang ada di kantor pusat BPN.
Sementara itu, selain warga WTT yang tetap getol menolak, reaksi juga diberikan sejumlah warga yang ingin kejelasan besaran ganti rugi lahan dan tempat relokasi dengan meminta petugas untuk tidak melanjutkan pengukuran, sebelum semuanya jelas.
Petugas kepolisian yang melakukan patroli secara bergerombol dengan mengendarai motor trail, juga sempat memancing warga kontra bandara. Warga WTT nampak berjaga-jaga dan berupaya menghadang petugas pengukur lahan yang masuk wilayah wilayah WTT.
Sementara itu, tim BPN terkesan menyimpan progres hasil kerja mereka. Setiap koordinator maupun anggota satgas yang diminta keterangan sejumlah wartawan memilih diam dan saling lempar. “Saya tidak punya kewenangan memberikan data hasil kerja satgas. Konfirmasi saja ke sekretariat di lantai III Kanwil BPN DIJ,” ucap Koordinator Satgas B1 di Pedukuhan Monggangan Sujoko di Balai Desa Palihan, kemarin.
Ketua WTT Martono mengatakan, di lapangan, petugas memang tidak melakukan pengukuran dan pemasangan patok di lahan milik warga yang tidak boleh. Namun di atas meja tidak tahu. “Bisa saja ada yang disembunyikan. Kami sangat-sangat menyayangkan sikap tertutup BPN,” katanya.
Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Palihan Heru Supri Irianto menegaskan, kelompoknya terpaksa menghentikan petugas pengukuran dan pemasangan patok di wilayah Pedukuhan Monggangan. Terlebih semua tuntutan yang telah mereka sampaikan kepada Tim Percepatan Pembangunan Bandara Baru pada saat sosialisasi dahulu, ternyata belum ada satu point pun yang ditanggapi.
“Masyarakat mengiginkan tahapan-tahapan pembangunan bandara, terutama pengadaan dan pembebasan lahan dilakukan secara terbuka. Waktu sosialisasi dulu, masyarakat sepakat pembangunan bandara, tapi dengan syarat,” tegasnya.
Beberapa syarat yang sudah disampaikan dalam sosialiasi di antaranya tempat dan luasan lahan relokasinya harus jelas, ada jaminan hidup karena warga akan kehilangan semua lahannya, sehingga harus memulai hidup baru. Namun sampai saat ini tuntutan warga belum ada yang ditindaklanjuti. Sehingga warga sepakat minta agar pengukuran dan pemasangan patol dihentikan.
“Pokoknya sebelum ada kepastian jawaban atas tuntutan warga yang telah disampaikan kepada tim khususnya PT Angkasa Pura (AP) I, warga tidak akan memperbolehkan lahannya didata maupun diukur, apalagi dipasangi patok,” tegasnya.
Masyarakat merasa ada yang ganjil dalam proses pengadaan lahan calon bandara. “Kalau masyarakat umum yang mau transaksi jual beli tanah, mesti didulukan kesepakatan harga. Tapi proyek ini malah terbalik, diukur dan dipasangi patok dulu baru harga ganti rugi disampaikan,” ujar warga lain Mawarno. (tom/jko/ong)