PADA bagian lain, keinginan pemerintah pusat sebagaimana ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar proses pembangunan bandara baru di Kulonprogo dipercepat, didukung Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Raja Keraton Jogja ini sepakat, pembangunan bandara dipercepat. Karena itu, HB X minta agar pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan bandara segera action.
“Saya hanya minta supaya desain bandara, dan lain-lain sudah bisa segera dilaksanakan. Tidak usah nunggu satu per satu. Itu percepatan yang bisa kami lakukan,” ujar HB X ketika ditemui seusai mengikuti rapat paripurna di DPRD DIJ kemarin (27/11).
Menurut HB X, dalam pembangunan bandara baru ini, Pemprov DIJ hanya memfasilitasi. Meski demikian, hal-hal yang bisa dilakukan, akan dilakukan. Dia mencontohkan, saat ini proses pengukuran lahan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ juga sudah dimulai. “Ditargetkan pertengahan tahun depan sudah selesai proses pengukuran dan pembayaran ganti rugi lahannya,” ujarnya.
Berkenaan dengan itu, HB X berharap, sambil melakukan pengukuran lahan, proses lainnya juga jalan. Sehingga, begitu proses pembebasan lahan selesai, bisa langsung ditindaklanjuti dengan tahapan lainnya.
“Begitu tanah klir, bisa langsung dilakukan pembangunan bandara, misalnya mengebor tanah untuk kekuatan konstruksi dan berapa dalamnya. Kalau dilakukan satu per satu, tidak akan selesai,” tandasnya.
Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika (Dishubkominfo) DIJ Sigit Haryanta mengatakan, dari hasil pertemuan dengan Wapres kemarin (26/11), disepakati pemerintah pusat akan memfasilitasi pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan
dengan transportasi, seperti untuk transportasi berbasis rel. “Rencananya akan dibuat peraturan presiden (Perpres). Wapres mengatakan akan merapatkan hal itu dalam waktu satu atau dua minggu depan,” tuturnya.
Sigit mengaku, sebetulnya dulu transportasi berbasis rel sudah diajukan melalui perpres dan ada delapan kota termasuk Jogjakarta yang mengajukan. Tetapi yang disetujui hanya tiga, yakni Palembang, Surabaya dan Bandung, sementara Jogjakarta tidak termasuk.
“Untuk transportasi rel ke bandara nanti diharapkan juga bisa dengan perpres, sehingga dana APBN bisa lebih mudah cair,” ungkapnya.
Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Tavip Agus Rayanto saat presentasi di depan JK waktu berkunjung ke Kepatihan kamis (26/11), menjelaskan tentang perlunya infrastruktur untuk interkoneksi bandara baru di Kulonprogo guna pengembangan potensi wisata. “Yakni perlunya pembangunan fisik jalan darat dan kereta api, serta jalur trayek kendaraannya,” ujarnya.
Pada bagian lain, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga sudah melakukan persiapan untuk kemungkinan membuka akses kereta api ke bandara baru di Kulonprogo. Saat ini, PT KAI sudah menyelesaikan study terase atau jalur kereta ke lokasi bandara baru di Temon.
“PT KAI siap mendukung upaya percepatan pembangunan bandara baru di Kulonprogo dengan menyiapkan angkutan kereta ke bandara baru,” kata Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro di sela inspeksi di Stasiun Tugu Jogja, pekan lalu.
Ia menegaskan, jika kereta konektivitas angkutan Bandara Kulonprogo tersebut terwujud, akan menjadi yang keempat di Indonesia. Itu setelah kereta konektivitas di Bandara Kualanamu Medan, Bandara Minangkabau Padang, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Edi menjelaskan, untuk bandara di Kulonprogo, dari gambaran yang sudah dibuat, simpangan jalur kereta akan dibuat di Stasiun Kedungdang, kemudian dibelokkan ke selatan ke lokasi bandara baru. “Dari perkiraan panjang jalur yang dibutuhkan, kira-kira mencapai empat kilometer,” ujarnya.
Untuk perkiraan anggaran yang dibutuhkan, khusus untuk pengadaan rel sepanjang satu kilometer butuh biaya satu juta USD. Untuk anggaran yang dibutuhkan tersebut, bisa bersumber dari Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dengan syarat masuk dalam kategori perintis. “Kalau tidak nanti akan dibiayai sendiri oleh PT KAI,” tegasnya. (pra/jko/ong)