ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
ANTISIPASI:Camat Banguntapan Jati Bayu Broto memaparkan beragam potensi konflik yang terjadi di wilayah Kecamatan Banguntapan.

BANGUNTAPAN – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) memberikan atensi khusus terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. Ini karena pesta demokrasi lima tahunan ini sangat berpotensi menimbulkan gejolak dan konflik sosial lantaran berbeda pilihan.
Ketua II FKDM Bantul Wijaya Tunggali mengatakan, pihaknya intensif memantau beragam perkembangan kondisi sosial masyarakat menjelang pilkada. Ini dilakukan agar berbagai potensi konflik sosial yang berujung pada perpecahan masyarakat dapat dicegah sedini mungkin. “Tujuannya agar masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya pada 9 Desember mendatang,” terang Wijaya di sela acara Upaya Deteksi terhadap Potensi Konflik Sosial Menjelang Pilkada 2015 di balai desa Banguntapan, Sabtu (28/11).
Tak hanya pada coblosan 9 Desember, target FKDM juga ikut menjaga kondusifitas di tengah masyarakat pasca pilkada. Wijaya meyakini berbagai persoalan menjelang dan pasca pilkada dapat diantisipasi. Itu jika seluruh elemen masyarakat, terutama birokrasi pemerintahan intens saling berkomunikasi dan berkoordinasi.”Mulai RT, dukuh, lurah dan seterusnya,” ujarnya.
Selain itu, FKDM sendiri juga rutin terjun ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi, termasuk di antaranya di balai desa Banguntapan. Ini bertujuan untuk menjaring berbagai masukan dari masyarakat. Berbagai catatan ini kemudian akan disampaikan kepada bupati Bantul untuk segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, FKDM tak hanya menginventarisasi potensi konflik menjelang pilkada. Lebih dari itu, FKDM juga turut mendeteksi ragam potensi konflik horisontal lainnya.”Hampir 70 persen kerja FKDM di bidang intelijen,” ungkapnya.
Dari 17 kecamatan, kata Wijaya, ada beberapa kecamatan yang patut mendapatkan prioritas pengawasan. Di antaranya tiga kecamatan yang berbatasan dengan Kota Jogja. Wijaya mencontohkan, kondisi sosial masyarakat Banguntapan, misalnya, berbeda dengan Kecamatan Srandakan maupun Bantul sendiri. Mengingat, masyarakat Banguntapan dapat dengan mudah membandingkan pelayanan umum masyarakat yang berlaku di Kabupaten Bantul dan Kota Jogja. Kondisi ini ditengarai sebagai salah satu pemicu gejolak sosial. “Kemudian kecamatan Sanden karena bisa dimanfaatkan untuk pelarian imigran gelap,” bebernya.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul Agustinus Sumasriana mengungkapkan hal senada. Menurutnya, kecamatan yang berada di wilayah penyangga patut mendapatkan prioritas pengawasan. Ini karena selain padat penduduk, lalu-lintas keluar masuknya pendatang baru juga cukup tinggi. “Kecamatan Sedayu dan Piyungan karena berbatasan dengan Gunungkidul dan Sleman,” tambahnya.
Karena itu, Agustinus berharap FKDM dapat berperan mengantisipasi berbagai potensi konflik horisontal. Baik itu yang disebabkan pilkada atau persoalan lainnya.(zam/din/ong)