SLEMAN- Warga di lereng Merapi ternyata masih ingat bantuan dana Rp 1 miliar yang diberikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2013 silam.
Dana yang diperuntukkan bagi kelompok-kelompok kecil usaha masyarakat memang tidak digelontorkan langsung kepada calon penerima. Namun, dana itu dititipkan di Pemkab Sleman, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dana dibagi untuk enam desa terdampak erupsi Gunung Merapi 2010. Lima desa di Kecamatan Cangkringan, yakni, Umbulharjo, Argomulyo, Kepuharjo, Glagaharjo, dan Wukirsari. Satu desa lain adalah Sindumartani, Kecamatan Ngemplak.
Kini, warga menanyakan kembali kejelasan dana yang tidak kunjung cair itu. Kepala Desa Kepuharjo, Cangkringan Heri Suprapto mengaku telah mencari tahu alur pencairan dana tersebut. Namun, belum memperoleh kejelasan hingga kemarin (27/11). “Saya cari informasi ke kecamatan malah disuruh ke BPBD. Syaratnya seperti apa juga belum jelas,” ungkapnya.
Heri telah memetakan kelompok-kelompok yang bakal menerima bantuan.
Kepala Pelaksana BPBD Sleman Julisetiono Dwi Wasito tidak mau gegabah mencairkan dana tersebut tanpa payung hukum yang jelas. Memang, diakuinya, BPBD telah melakukan verifikasi kelompok calon penerima. Nah, saat dana akan dicairkan pada 2014, muncul surat edaran Kemendagri yang mengatur tentang penerima dana hibah harus berbadan hukum.
Dari hasil konsultasi ke BPKP, BPBD disarankan untuk mengikuti regulasi hibah. Julisetiono khawatir, jika dana dipaksakan cair justeru akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Karenanya, penyaluran dana bantuan ditunda, meskipun kelompok-kelompok calon penerima telah membuka rekening masing-masing.
Dana tersebut lantas dititipkan ke kas daerah. “Ya, kami minta maaf kepada warga atas ketidaknyamanan itu. Kami bekerja mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Rini Murti Lestari mengatakan, mekanisme penyaluran bantuan harus disesuaikan dengan regulasi saat pencairan.
Dengan begitu, dana ngendon lebih lama di kas daerah, sehingga berbunga. Konsekuensinya, dana yang dicairkan harus lebih dari dana awal yang diberikan oleh SBY. “Ya, minimal Rp 1 miliar itu. Bunganya sulit dihitung karena sudah tercampur dana lain di kas daerah. Yang jelas semuanya akan disalurkan ke masyarakat,” paparnya.
Menurut Rini, dana tetap akan disalurkan dalam waktu dekat. Hanya, untuk bunganya, bisa digunkan untuk program lain. Calon penerima diutamakan kelompok yang telah berbadan hukum.(yog/din/ong)