Sesuai dengan batas waktu dari Kementerian Keuangan, pengesahan anggaran maksimal sebulan sebelum penggunaan anggaran mulai atau 1 Januari 2016. Salah satu raperda yang krusial tersebut adalah Raperda Rumah Susun (Rusun). Raperda tersebut masih dalam pemba-hasan. Ditargetkan Desember ini sudah disahkan, meski hal tersebut sulit terealisasi meng-ingat beban tiap wakil rakyat harus membahas tiga raperda.”Selesai dan tidaknya tergantung dinamika ke depan nanti. Yang jelas, sekarang pansus baru akan melihat implementasi kota-kota lain yang sudah menerap-kan,” kata anggota Pansus Raperda Rusun Foki Ardianto, kemarin (30/11).Foki mengatakan, sebagai ini-siatif dewan, pembahasan ra-perda ini sebenarnya prioritas. Apalagi, Pemkot Jogja juga telah memiliki peraturan wali kota (perwal) mengenai payung hukum izin rusun. “Seharusnya karena mengusulkan, dewan tanggung jawab untuk segera menyelesaikan,” tambahnya.
Meski demikian, dengan me-lihat dinamika pembahasan Raperda Rusun yang begitu kompleks, pansus tak bisa men-janjikan segera disahkan. Ter-lebih, pembangunan perumahan vertikal di Kota Jogja kini me-nimbulkan konflik di masya rakat. Sehingga dalam membahas raperda ini, pihaknya harus berhati-hati. Dampak sosial jika keran pembangunan rusun ini terea-lisasi, harus menjadi per-timbangan. Jangan sampai ma-lah kontraproduktif di masyara-kat. Diungkapkan, nanti saat uji publik, akan benar-benar di-manfaatkan sehingga bisa dite-rima semua pihak. “Baik ma-syarakat sekitar dari pem-bangunan rusun, pengembang, maupun konsumen,” ujarnya.
Selama ini, investor yang akan membangun rusun di Kota Jogja sudah mengantre. Bahkan, beberapa sudah menjual, meski Pemkot Jogja belum akan mem-proses permohonan izin rusun. Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja Setiyono mengungkapkan, sebetulnya sudah ada payung hukumnya, berupa perwal. “Tapi kami belum memproses. Masih menunggu pengesahan raperda,” katanya.Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti sebenarnya telah menerbitkan tiga perwal. Yakni, Perwal Nomor 7 tahun 2015 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Perwal No 8 tahun 2015 tentang Pengesahan Akta Pemisahan Rusun, dan Perwal No 9 tahun 2015 tentang Perhimpunan Pemilik dan Peng-huni Satuan Rusun. Tapi, perwal itu belum bisa men-jadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen yang memiliki rumah susun milik (rusunami) atau apartemen dan kondotel. Alhasil, pengesahan raperda ini bakal menjadi awal Jogja sebagai kota metropolitan. (eri/jko/ong)