JOGJA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ mewaspadai praktik money politic berupa serangan fajar di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunungkidul pada hari coblosan besok (9/12). Sebab di masa tenang, potensi politik uang masih sangat mungkin dilakukan.
“Masa tenang seperti sekarang ini rawan potensi pelanggaran. Ada serangan fajar dan lainnya. Ini yang akan kita waspadai,” kata Kepala Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIJ Sri Rahayu Werdiningsih, Senin (7/12).
Sejauh ini, Bawaslu mengaku telah mengendus dugaan politik uang di Bantul. Namun, hal tersebut kini sudah diteruskan ke pihak Kepolisian. Sebab, politik uang itu ranahnya sudah pidana, itu wilayahnya polisi. “Kemarin sudah ada dugaan dan sudah diteruskan ke polisi,” ujarnya.
Mencegah potensi politik uang, Bawaslu menugaskan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pengawasan sejak masa tenang. “Kita tahun ini punya pengawas TPS, ini tidak hanya mengawasi proses saat di TPS, tapi juga politik uang pada masa tenang,” tegasnya.
Sejauh ini pelanggaran dalam masa kampanye di tiga kabupaten relatif minim. Di Sleman dilaporkan ada 12 pelanggaran, di Bantul ada 28 pelanggaran, dan di Gunungkidul 16 pelanggaran.
“Pelanggaran tersebut meliputi pelaksanaan kampanye mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga dugaan money politic dan kekerasan serta penganiayaan,” ungkapnya.
Sementara itu, sepinya masa kampanye Pilkada 2015 ini diharapkan tidak menurunkan partisipasi masyarakat untuk berbondong-bondong ke TPS. Harapan tersebut disampaikan Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menjelang pelaksanaan pilkada serentak di Sleman, Bantul, dan Gunungkidul.
“Jangan sampai bicaranya macam-macam, (tapi) partisipasi saja tidak,” tutur HB X saat ditemui di kompleks Kepatihan, kemarin (7/12).
Menurut HB X, jangan sampai masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, tapi berkomentar negatif terhadap bupati terpilih. Oleh karena itu, HB X mengajak masyarakat di tiga kabupaten tersebut untuk menggunakan hak pilihnya.
Dia berharap, selama masa tenang ini tidak ada gejolak, ynag justru bisa menimbulkan permasalahan hukum. Terlebih justru menimbulkan gesekan di masyarakat. “Masa tenang itu ya benar-benar tenang,” tegasnya.
Terkait kemungkinan terjadinya politik uang, seperti serangan fajar jelang pencoblosan, suami GKR Hemas tersebut meminta masyarakat untuk waspada. Jika menemukan tindak politik uang selama masa tenang ini segera melapor ke Bawaslu. “Bahkan jika perlu warga membentuk kampung siaga,” jelasnya.
Ayah lima puteri ini juga mengimbau para konstestan Pilkada untuk konsisten mewujudkan Jogja yang istimewa. Tidak hanya sekadar siap menang, siap kalah, tapi juga membentuk karakter. “Yang penting bagaimana pilkada ini dilakukan bebas dari kepentingan yang tidak baik,” pesannya.

Diminta Gunakan Hak Pilih, PNS Libur

Kota Jogja memang tak menyelenggarakan hak pilih. Tapi, bukan berarti PNS tak mendapatkan hak libur. Pada hari coblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember besok, PNS yang ber-KTP Bantul, Sleman, dan Gunungkidul tetap bisa menggunakan hak pilih. Sebab, mereka diberi kesempatan libur dari aktivitas pekerjaan.
“Libur nasional. Bagi PNS yang memiliki hak pilih, bisa menyalurkan hak pilihnya,” tandas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota (Setkot) Jogja Kris Sarjono Sutejo, kemarin (7/12).
Dia menjelaskan, layanan publik di lingkungan pemkot terpaksa ikut tutup. Bagi warga yang akan mengakses layanan mulai dari kelurahan sampai ke instansi lain di pemkot, bisa dilayani hari ini (8/12) atau usai libur.
Sejumlah layanan yang tetap beroperasi, lanjut dia, yang biasa standby 24 jam. Seperti RS Jogja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Khusus untuk layanan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan sifatnya mendesak, tetap dilayani. Tapi untuk layanan konvensional seperti perizinan, kependudukan, kecamatan dan lainnya, terpaksa libur,” terangnya.
Surat edaran terkait keputusan hari libur nasional untuk menyukseskan pilkada serentak sudah disebarkan ke tiap instansi di lingkungan pemkot. Meski libur untuk layanan, demi kelancaran kegiatan dan program, Kris menegaskan, instansi tersebut juga diimbau menerapkan sistem piket. Terutama bagi pegawai yang tidak memiliki hak suara.
Pegawai Pemkot Jogja, lanjut dia,banyak yang status kependudukannya dari luar daerah. Terutama Bantul, Sleman, dan Gunungkidul yang besok memilih calon kepala daerah. “Ini bagian dari untuk menyukseskan pilkada serentak,” ungkapnya. (riz/pra/eri/ila/ong)