HENDRI UTOMO/Radar Jogja
DIAWASI: Proses pengukuran lahan calon bandara di Pedukuhan Kretek, Glagah, Temon, Kulonprogo, diawasi warga WTT, kemarin.
KULONPROGO – Satgas A dan B Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ melanjutkan proses pengukuran lahan calon bandara di Kecamatan Temon, Kulonprogo, kemarin (8/12). Sementara warga penolak bandara yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) terus melakukan pengawasan terhadap petugas yang semakin mendekat ke wilayah mereka.
Pantauan Radar Jogja, massa WTT sempat berkumpul di dua titik di wilayah Desa Glagah, yakni di Pedukuhan Kretek dan Pedukuhan Sidorejo. Kendati hanya sekadar duduk-duduk di jalan desa, mereka terus memantau pergerakan tim pengukur yang dikawal petugas kepolisan.
Proses pengukuran sempat berlangsung lama di salah satu lahan milik warga Pedukuhan Kretek yang terletak di perbatasan antara Pedukuhan Kretek dan Sidorejo, Desa Glagah. Namun, tim BPN dibantu perangkat Desa Glagah berhasil menyelesaikan permasalahan kikis batas tanah dengan lancar dan relatif kondusif.
“Kalau Leter C memang kurang bisa dibuktikan kebenarannya, sementara sertifikat itu kan tanda bukti kepemilikan tanah. Kalau dalam gambar dengan perbandingan 1:1000 itu sudah betul bahwa lebarnya 17 meter, namun untuk memastikannya kami ukur kembali,” terang Kabag Pemerintahan Desa Glagah Suhadi di sela pengukuran.
Suhadi mengatakan, patok akhirnya harus dipindah dengan kesepakatan kedua belah pihak, dari semula luasnya 17 meter kemudian patok kikis batas tanah digeser sehingga berkurang 70 sentimeter. “Kedua belah pihak akhirnya menyetujui penyesuaian itu,” katanya.
Dijelaskan, dulu saat pengukuran tanah yang menyaksikan kakaknya, sementara adiknya yang lebih tahu justru tidak menyaksikan karena kebetulan tidak di rumah. “Yang menjadi patokan batas itu hanya pohon Johar. Namun proses sudah berlangsung damai, semua pihak sudah bisa menerima,” jelasnya.
Seperti diberitakan, proses identifikasi dan inventarisasi lahan bandara sudah mencapai 83,96 persen. Artinya tinggal 16,04 persen lahan yang belum diukur. Sementara data BPN DIJ menyebutkan, total bidang tanah yang harus diukur BPN sebanyak 3.229 bidang dan tersebar di lima desa, meliputi Desa Jangkaran, Sindutan, Kebonrejo, Palihan dan Glagah.
“Satgas A yang bertugas melakukan pengukuran telah menyelesaikan sekitar 2.711 bidang tanah atau 83,96 persen. Sementara Satgas B telah mendata 2.292 bidang atau 71 persen dari total lahan yang harus didata,” terang Kepala Kantor BPN Kulonprogo M Fadhil.
Tim saat ini tengah menyelesaikan pengukuran di tiga pedukuhan yang tersisa, di antaranya Kretek dan Sidorejo di Desa Glagah, dan Pedukuhan Kragon II di Desa Palihan. Ketiga pedukuhan ini memang menjadi basis warga penolak pembangunan bandara.
Fadhil menambahkan, pihaknya optimistis bisa menyelesaikan proses pengukuran lahan calon bandara selesai hingga batas waktu yang ditentukan. Termasuk menyelesaikan administrasi dan pendataan data yang telah diukur.
Pada bagian lain M Fadhil menegaskan, fungsi Izin Penetapan Lokasi (IPL) ada tiga. Pertama, kesesuaian dengan tata ruang. Kedua, izin perubahan penggunaan tanah. Ketiga, izin perolehan tanah (pelepasan hak atau peralihan hak).
“Sehingga dengan keluarnya IPL, maka kawasan yang masuk dalam IPL tata ruangnya memang diperuntukkan untuk kawasan pembangunan bandara,” tegas Fadhil. (tom/laz/ong)