SETIAKY A KUSUMA/RADAR JOGJA
DESAK CABUT SK: Ketua DPW PPP DIJ H Syukri Fadholi beraudiensi dengan Kepala Kanwil Kemenkum HAM DIJ dan jajarannya, Senin (28/12) kemarin.
JOGJA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DIJ versi Muktamar Jakarta atau Kubu Djan Faridz mengancam me-lakukan demo besar-besaran. Tepatnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemen-kum HAM) DIJ Jalan Gedongtengen, Jogja.Hal itu dilakukan jika Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly tidak segera me-neken SK Kepengurusan PPP Muktamar Jakarta. Serta tidak mencabut SK kubu Romahur muziy dalam dua minggu ini.
Hal itu diungkapkan Ketua DPW PPP DIJ H Syukri Fadholi seusai beraudiensi dengan Kepala Kanwil Kemenkum HAM DIJ dan jajarannya, Senin (28/12). Syukri dan puluhan pengurus cabang PPP juga men-datangi Kanwil Kemenkum HAM dengan mem-bawa petisi terhadap Menkum HAM
Dia menjelaskan, dalam audiensi menyampaikan petisi kepada Kakanwil untuk disampaikan kepada Menkum HAM. Bahwa persoalan internal PPP sudah diputus MA, PTUN, dan PN. “Bahwa dalam batas waktu 21 hari Menkum HAM belum menerbitkan SK kepengurusan yang sah,” katanya kepada wartawan.
Dia mengatakan, Menteri Ya-sonna harusnya berkewajiban menjadi teladan dengan menegak-kan aturan. Namun, menurutnya, justru mengingkari putusan MA. “Kami mendesak Menkum HAM melaksanakan dan menerbitkan SK Muktamar Jakarta dan men-cabut SK Muktamar Surabaya,” tandasnya.Selanjutnya, apabila dalam dua minggu tidak segera diterbitkan SK kepengurusan tersebut, me-reka akan melakukan demo besar-besaran di Kanwil Kemen-kum HAM DIJ. “Karena ini sudah menjadi persoalan nasional dan bukan hanya regional,” urainya.
Dalam petisi tersebut dikatakan bahwa mereka mendesak Pre-siden Joko Widodo agar mem-berikan sanksi kepada Menteri Yasonna berupa peringatan atau bahkan pemecatan. Karena te-lah melakukan perbuatan me-lawan hukum yang menyebab-kan PPP mengalami kerugian.Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum HAM DIJ Pramono mengatakan, pihaknya telah mendapatkan surat dari DPW PPP dan mengaku segera me-nyampaikannya kepada Men-kum HAM. “Segera dikomuni-kasikan secara formal. Kita sifatnya hanya menjembatani,” ungkapnya. (riz/ila/ong)