SETIAKY A KUSUMA/RADAR JOGJA
BUSANA PRANAKAN: Aparatur sipil negara (ASN) eselon IV dan V dilantik oleh Sekprov DIJ Ichsanuri di Bangsal Wiyoto Projo, kemarin (31/12).

JOGJA – Sempat tertunda, akhirnya aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov DIJ, yang mengalami perubahan organisasi dengan terbitnya Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) nomor 3 tentang Kelembagaan, dilantik. Meski pelantikan ini baru dilakukan untuk eselon IV dan V dulu.

Sebanyak 601 ASN Pemprov DIJ yang terdiri dari 595 ASN eselon IV, 526 mutasi, dan 69 lainnya promosi, dan enam ASN eselon V ini dilantik tepat pada hari terakhir 2015, Kamis (31/12). Pelantikan dilakukan oleh Sekprov DIJ Ichsanuri di Bangsal Wiyoto Projo.

Ichsanuri mengaku baru berani melantik setelah mendapatkan perintah dan seizin Gubernur DIJ, Hamengku Buwono (HB) X. “Pendelegasian wewenang untuk melantik ini juga berdasarkan Pergub nomor 248/2013, disamping atas dawuh dan seizin gubernur,” terangnya.

Ichsanuri mengatakan, untuk pelantikan pejabat eselon II dan III, setingkat kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD), direncanakan tetap akan dilantik sendiri oleh Gubernur DIJ.

Meski begitu, untuk waktunya masih menunggu perintah selanjutnya dari gubernur. Menurutnya, Gubernur DIJ, tentu memiliki pertimbangan sendiri tentang pilihannya tersebut. “Nanti tunggu dawuh selanjutnya dari Pak Gubernur,” jelasnya.

Mengenai waktu pelantikan yang dilakukan setelah 1 Januari 2016 atau setelah waktu efektif tahun anggaran 2016 dimulai, Ichsanuri mengatakan, hal itu tidak masalah, “Selama tidak lebih dari satu bulan,” ungkapnya.

Begitu pula untuk kekosongan Kepala SKPD baru hasil pemekaran Perdais tentang Kelembagaan, bisa diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yang akan dibahas oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ. Selain itu, BKD DIJ juga memiliki tugas untuk menyusun pergub yang akan mengatur selama masa transisi ini.

Pergub tersebut nantinya yang akan menjelaskan tentang posisi yang belum dilantik maupun yang dilantik kemarin. “BKD punya tugas menyusun pergub untuk mengatasi persoalan selama masa transisi,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Ichsanuri meminta kepada ASN eselon IV dan V yang sudah dilantik untuk segera bisa bekerja. Terlebih mulai 1 Januari 2016 sudah efektif mulai tahun anggaran 2016. Menurutnya, selama pembahasan KUA-PPAS maupun RAPBD 2016, sudah berdasarkan Perdais Kelembagaan tersebut.

Ichsanuri juga mengingatkan tentang pelantikan ASN yang menggunakan baju pranakan. Menurutnya, hal itu untuk mengembalikan semangat ASN mengabdi ke masyarakat. “Apalagi kita, pejabat di lingkungan Pemprov DIJ ini merupakan panutan masyarakat,” terangnya.

Kepala BKD DIJ Agus Supriyanto mengatakan, selama masa transisi pelaksanaan Perdais Kelembagaan tersebut, terdapat sekitar delapan organisasi yang mengalami kekosongan kepala. Sebab, untuk eselon II, berdasarkan UU ASN, harus diisi dengan lelang jabatan. Untuk mengatasinya akan diisi dengan mengangkat Plt. “Ya tak masalah, kan bisa diangkat Plt,” ujarnya. (pra/ila/ong)