PADA bagian lain, dukungan terhadap sabda jejering raja (perintah sebagai raja) yang dikeluarkan Sultan Hamengku Bawono Ka 10 disuarakan Panglima Laskar Ratu Mangkubumi (LRM) Siswanta. Dia menilai, langkah HB Ka 10 menyampaikan perintah itu sebagai tindakan tepat.

“Sebagai raja, beliau berwenang dan sabda jejering raja itu memang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan soliditas keraton,” ungkap Siswanta, kemarin (1/1).

Dengan adanya perintah HB Ka 10 akan memberikan kepastian bagi penyelenggaraan jalannya pemerintahan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ke depan. Sebab mencermati isinya, sabda jejering raja itu materinya sudah sangat jelas dan tegas. Pengganti HB Ka 10 kelak adalah keturunannya secara langsung.

Dengan demikian, Siswanta meyakini kans Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi sebagai calon pengganti semakin terang. “Sinyal ke sana makin kuat,” tuturnya.

Kondisi itu sejalan dengan perjuangan elemen-elemen LRM. Sejak awal Siswanta dan jaringannya getol mendukung sabdaraja 30 April 2015 dan dawuhraja 5 Mei 2015. Sikap LRM itu, sambung dia, sebagai manifestasi dukungan terhadap tampilnya raja dan gubernur perempuan.

Terkait dikeluarkannya kembali perintah sultan pada 31 Desember 2015, Siswanta mengaku surprise. Alasannya sabda jejering raja tersebut keluar hanya berjarak lima hari setelah dirinya mengukuhkan pengurus LRM Kulonprogo, sekaligus meluncurkan Dwitunggal GKR Mangkubumi dan RM Wijoseno Hario Bimo sebagai gubernur dan wakil gubernur DIJ pada Minggu (27/12/2015)
“Jaraknya hanya sepasar (lima hari) dalam penanggalan Jawa,” katanya.

Dalam kesempatan itu, dia justru meminta rayi-rayi dalem atau adik-adik sultan realistis menerima kenyataan tersebut. Penunjukan pengganti raja, merupakan ororitas penuh HB Ka 10 sebagai sultan. Kewenangannya tak bisa digangggu gugat. Posisi GKR Mangkubumi secara adat juga kuat. Dia lahir dari permaisuri raja. Dengan begitu, GKR Mangkubumi memiliki prioritas dibandingkan kerabat keraton lainnya, khususnya adik-adik sultan. “Penunjukan GKR Mangkubumi tidak perlu diperdebatkan,” katanya.

Terkait ancaman pencopotan rayi-rayi dalem dari kedudukannya di keraton dan harus keluar dari Bumi Mataram, Siswanta menilai langkah HB Ka 10 itu juga dapat dipahami. Sebaliknya, dia mewanti-wanti agar rayi-rayi dalem tidak perlu galau melihat kenyataan tersebut.

Ditambahkan, adik-adik sultan seperti GBPH Yudhaningrat tidak perlu bingung-bingung mencari kontrakan. LRM telah memiliki sejumlah kapling perumahan yang dapat dimanfaatkan. “Lokasinya ada tiga di Mlati, Seyegan, dan Ngaglik. Kalau bersedia, silakan digunakan. Tidak akan kami pungut biaya,” ungkap pria yang punya usaha Taipan Properti ini.

Diingatkan, bila adik-adik sultan itu masih ingin menjalankan tugasnya sebagai penghageng di lingkungan keraton, mestinya mereka loyal dengan perintah HB Ka 10. Bila tak mau setia dan patuh dengan perintah raja, maka seharusnya keluar dan melepaskan segala kedudukan di keraton.

“Harus konsisten dan jangan ambigu,” ingatnya.

Sebaliknya, kritik terhadap sabda jejering raja disampaikan Ketua Forum Peduli Tanah Jogjakarta demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (For Peta NKRI) Adjikoesoemo. Menurut dia, statemen HB Ka 10 yang menyebut mereka yang tidak setuju kudu metu seko (harus keluar dari) Bumi Mataram merupakan pernyataan makar terhadap NKRI.

“Apa dasar hukum mengusir dari bumi NKRI. KTP kami bukan KTP keraton,” ucap Adji. Dikatakan, KTP yang dikantonginya adalah KTP Republik Indonesia. Demikian pula dengan KTP yang dimiliki HB Ka 10 bukan KTP Keraton Mataram.

Adji mengkhawatirkan HB Ka 10 lupa dengan janji sekaligus pidatonya saat penobatan sebagai raja pada 7 Maret 1989. Pidato itu juga disampaikan di Bangsal Sitihinggil, tempat yang sama saat sultan mengeluarkan sabda jejering raja dua hari lalu. “Pidatonya waktu itu berjudul Meneguhkan Takhta untuk Kesejahteraan Rakyat,” ungkapnya.

Dalam pidato itu, KGPH Mangkubumi yang baru saja dinobatkan sebagai Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan lima tekad dasar kepemimpinan. Tekad pertama adalah tidak mempunyai prasangka, rasa iri dan dengki serta tetap hangrengkuh kepada siapa pun, baik terhadap mereka yang senang maupun yang tidak senang. Bahkan juga terhadap yang menaruh rasa benci.

Tekad kedua, lebih banyak memberi jika dibandingkan dengan menerima. Lalu, tekad ketiga, tidak melanggar paugeran negara. Tekad keempat, berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Tekad kelima, tidak memiliki ambisi apa pun, selain senantiasa berusaha bagi kesejahteraan rakyat.

“Kenapa lima tekad itu sekarang justru tak lagi tercermin, karena yang menonjol justru nuansa ingin terus berkuasa dan melanggengkan kekuasaan,” sesalnya. (kus/jko/ong)