JOGJA – Tahun 2016 ini menjadi akhir dari masa kerja Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) dan Imam Priyono (IP). Tapi, duet HS dan IP ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Salah satunya me ngenai ketegasan terhadap pelanggar Peraturan Daerah (Perda).Mereka belum mampu menempatkan aturan itu tajam untuk semua pihak. Tak hanya pedagang kaki lima (PKL) saja. Investor besar seperti pemilik hotel, apar-temen, kondotel, serta toko waralaba, kalau melanggar pun wajib ditertibkan. “Soal ketertiban ini, selama tahun 2015 kerap bermasalah. Tahun depan harus bisa lebih tegas,” tandas Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Ali Fahmi akhir pekan lalu.

Fahmi menegaskan, selain untuk menegakkan aturan, ketegasan di butuhkan demi menjaga iklim usaha di Kota Jogja.

Terlebih, selama ini ekonomi Kota Jogja bertumpu sektor mikro.Ia menjelaskan, masalah ketegasan inilah yang mendorong dewan akhirnya membentuk tim monitoring dan evaluasi. Tim tersebut bakal diperpanjang, seiring masa tugasnya selesai.Ketua Tim Monev Untung Supriyanto mengatakan, tim monev baru akan sampai pada rekomendasi. Hanya saja untuk kesimpulan, memang ada kelonggaran mengenai penertiban. “Ini jadi masalah lama. Sudah saatnya Dinas Ketertiban bisa tegas. Tidak mudah diombang-ambingkan. Apalagi faktor eksternal seperti politik,” pesannya.

Wali Kota Haryadi Suyuti menegaskan, penertiban terhadap hotel, toko jejaring, dan pelanggaran lain, tetap mereka lakukan. Pihaknya pun berpedoman terhadap peraturan yang berlaku. “Kan memang beda perda untuk PKL dan pelanggaran lain. Penertibannya juga berbeda,” ujarnya.Ia memastikan bakal menindak pelanggar. Tak akan pandang bulu baik investor besar maupun PKL. “Kalau melanggar, ya kami tindak,” janjinya. (eri/laz/ong)